Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memimpin jalannya rapat pengendalian inflasi. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Senin (16/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kutim masih dalam kategori terkendali, dengan angka berkisar 0,20 hingga 0,22 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif stabil.
“Secara umum inflasi kita masih cukup bagus, berada di minus 0,20 – 0,22 persen. Ini menandakan kemampuan belanja masyarakat masih terjaga,” ujar Ardiansyah.
Ia menjelaskan, dari sejumlah komoditas yang dipantau, hanya sekitar tiga hingga empat komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas standar sehat, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain cabai dan ayam ras, terutama cabai yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan kecenderungan kenaikan harga di pasaran.
Meski demikian, Ardiansyah menilai sektor pertanian lokal masih memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan bahan pangan di daerah.
“Pertanian kita, khususnya di wilayah pegunungan, memberikan dukungan yang luar biasa terhadap ketersediaan komoditas pangan,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa beberapa kebutuhan pokok masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Beras, misalnya, sebagian besar masih didatangkan dari Sulawesi dan Pulau Jawa, begitu pula dengan pasokan daging sapi dan ayam yang sebagian masih berasal dari luar Kutim.
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan harga secara berkala di pasar-pasar tradisional maupun pusat distribusi. Jika terjadi lonjakan harga yang signifikan, pemerintah siap melakukan operasi pasar sebagai langkah intervensi.
“Kita akan terus memantau perkembangan harga. Apabila ada kenaikan yang cukup tinggi, tentu kita siapkan operasi pasar untuk menstabilkan harga,” tegasnya.
Selain isu inflasi, rapat tersebut juga membahas pentingnya sertifikasi halal bagi pedagang dan pelaku usaha jasa makanan. Bupati menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak terkait agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat dan mudah bagi pelaku usaha.
“Pedagang dan pelaku usaha jasa perlu didorong untuk mendapatkan sertifikat halal. Ini penting, sehingga perlu koordinasi dengan berbagai pihak agar prosesnya dapat difasilitasi dengan baik,” jelas Ardiansyah.
Dalam kesempatan itu, Ardiansyah juga mengusulkan adanya program “champion komoditas” yang melibatkan Dinas Pertanian untuk memantau secara khusus perkembangan harga setiap komoditas strategis di daerah.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh data perkembangan harga yang lebih terukur, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Perlu ada semacam champion komoditas yang memantau indeks perkembangan harga setiap komoditas. Dengan begitu kita bisa mengetahui lebih cepat jika terjadi kenaikan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait dalam pengendalian inflasi daerah, sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kutim.(kopi15/kopi13/kopi3)
