Kepala DPMDes, Muhammad Basuni saat diwawancara Pro Kutim. Foto. Bagus/Pro Kutim
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berkomitmen memperkuat pembangunan dari tingkat tapak melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa dan program penguatan RT. Pada tahun anggaran ini, Pemkab menyalurkan Bankeu sebesar Rp 100 juta di APBD Murni dan direncanakan bertambah Rp 150 juta pada APBD Perubahan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Muhammad Basuni, menjelaskan bahwa seluruh proses penganggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas warga di tingkat Rukun Tetangga (RT). Namun, berbeda dari skema wacana awal, mekanisme teknis pengelolaan anggarannya kini dialihkan sepenuhnya ke pemerintah desa.
“Pertimbangan Bupati sebenarnya adalah untuk melindungi Ketua RT. Jangan sampai nanti mereka asal pakai uang tanpa memahami tata cara pertanggungjawaban administrasinya, yang justru bisa memicu masalah hukum,” ujar Basuni saat ditemui di ruang kerjanya.
Basuni menegaskan, meskipun penatausahaan keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diampu oleh Pemerintah Desa, penetapan program dan pemanfaatan anggarannya tetap murni berasal dari usulan serta hasil kesepakatan warga di tingkat RT.
Kebijakan pengalihan pengolahan anggaran ke tingkat desa ini juga didasari atas pertimbangan efektivitas pengawasan. Mengawasi penggunaan anggaran secara langsung di ratusan RT diakui memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi.
Dengan difokuskan di tingkat desa, fungsi kontrol dapat berjalan berjenjang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak Kecamatan, hingga Inspektorat Wilayah (Itwil).
“Tujuannya bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan benar-benar memenuhi kebutuhan riil masyarakat di RT, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga pemberdayaan warga,” tambah Basuni.
Melalui skema ini, Pemkab Kutim berharap pembangunan di tingkat basis dapat melaju pesat tanpa mengabaikan kaidah tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.(kopi15/kopi13/kopi3)
