Foto: istimewa
SANGATTA- Dalam sidang paripurna ke-46 yang digelar di Gedung DPRD Kutai Timur (Kutim) pada Senin (14/7/2025), Pemkab Kutim secara resmi menyampaikan nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim Tahun 2025-2029.
Mewakili Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim Sudirman Latif, membacakan secara utuh nota penjelasan pemerintah. Di hadapan para legislator, ia menekankan bahwa RPJMD ini merupakan panduan pembangunan lima tahunan yang disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top down, bottom up, dengan muara pada satu tujuan besar. Yakni mewujudkan Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
“Visi ini merupakan cita-cita kolektif yang digali dari nilai-nilai yang hidup dan menjadi pedoman dalam masyarakat Kutim secara keseluruhan,” ujar Sudirman di ruang rapat paripurna.
Menurutnya, visi tersebut tidak hanya slogan belaka, melainkan mengandung makna mendalam yang membentuk fondasi perencanaan strategis daerah lima tahun ke depan.
Dalam uraian panjangnya, Sudirman menjelaskan bahwa “tangguh” bermakna kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan zaman, baik yang bersifat alami, sosial, politik, maupun ekonomi. Ia mencontohkan, dalam kondisi krisis atau bencana, Kutim harus mampu bukan sekadar bertahan, tetapi juga bangkit lebih kuat.
“Daerah yang tangguh tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga dapat pulih dan melanjutkan pembangunan dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih kuat,” jelasnya.
Sudirman menambahkan bahwa ketangguhan itu juga mencakup kesiapan menghadapi bencana, penguatan infrastruktur dasar, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan serta dinamika global. Makna “mandiri” menurut pemerintah daerah bukan sekadar kemandirian dalam arti fiskal, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan.
“Kutai Timur diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya secara optimal, tanpa ketergantungan berlebihan pada intervensi dari luar,” jelas Sudirman.
Dalam konteks ini, Pemkab Kutim mengedepankan penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan bahwa pemerintahan yang mandiri akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan.
Visi ketiga, “berdaya saing”, mengandung semangat untuk menjadikan Kutim sebagai daerah yang mampu bersaing secara positif. Di tingkat regional, nasional, bahkan global. Menurut Sudirman, hal ini tak hanya terkait pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga menyangkut kualitas SDM, kemajuan infrastruktur, serta daya tarik investasi.
“Dengan memanfaatkan potensi pariwisata, pengembangan branding daerah, serta adopsi teknologi dan inovasi, Kutai Timur diharapkan menjadi magnet baru pembangunan Kalimantan Timur dan Indonesia secara luas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudirman juga menyinggung pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis data. Pemerintah akan menekankan penguatan sistem monitoring dan evaluasi, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan visi besar RPJMD.
Ranperda RPJMD Kutim 2025-2029 ini akan segera dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kutim bersama Pemkab untuk disepakati dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Dalam beberapa pekan ke depan, proses penyempurnaan dokumen akan dilanjutkan dengan masukan dari publik, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat transparansi dan partisipasi yang diusung dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Dengan visi yang dinilai realistis namun penuh semangat transformasi, Pemkab Kutim berharap RPJMD 2025-2029 menjadi peta jalan yang mampu mengakselerasi pembangunan, memperkuat identitas daerah, dan menjawab tantangan masa depan. (*/kopi3)
