MUARA ANCALONG – Di Desa Long Poq Baru, Kecamatan Muara Ancalong, sebuah pemukiman kecil yang berdiri dari gelombang transmigrasi 1993, kedatangan Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi menjadi ruang temu yang jarang terjadi. Tanpa protokol yang kaku, ia duduk bersama warga, membuka percakapan yang mengalir tentang kebutuhan hidup sehari-hari dan kerinduan panjang terhadap pelayanan publik yang memadai.
Desa yang dihuni 167 kepala keluarga, setara 432 jiwa, itu menyambut rombongan pemerintah daerah dengan kehangatan sederhana. Namun di balik senyum dan sapaan, tersimpan daftar persoalan mendasar yang selama ini menunggu didengar. Mahyunadi menegaskan sejak awal, kunjungan tersebut bukan agenda simbolik atau rutinitas protokoler.
“Saya ingin mendengar langsung keluhan dan curhat mereka, apa sebenarnya yang paling mereka butuhkan,” ucapnya di hadapan warga.
Dialog pun mengalir. Warga mengemukakan bahwa akses poros Long Tesak-Long Poq Baru sepanjang 17 kilometer menjadi urat nadi yang layak diperbaiki. Jalan itu tidak hanya menghubungkan desa dengan pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan, tetapi juga menentukan kelancaran perputaran ekonomi masyarakat.
Isu kesehatan muncul sebagai sorotan penting. Puskesmas Pembantu Long Poq Baru hanya dioperasikan oleh satu bidan tanpa dukungan perawat. Pelayanan yang terbatas membuat warga berharap ada penguatan sumber daya manusia kesehatan. Ransi, bidan yang sudah mengabdi 11 tahun di desa itu, menyampaikan harapannya tanpa bertele-tele.
“Saya sudah bertugas sebelas tahun di desa ini. Harapan saya ada tambahan tenaga perawat agar pelayanan kepada warga bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Selain kebutuhan tenaga medis, warga meminta pembenahan fisik Pustu dan perbaikan mess guru yang telah menua. Fasilitas pendidikan juga menjadi fokus, terutama mengenai tambahan tunjangan operasional bagi para pendidik yang harus bekerja dalam kondisi geografis menantang.
Aspirasi lain datang dari sektor pertanian. Harun, warga asal Ciamis yang menetap sebagai transmigran sejak 1993, memaparkan betapa beratnya mengolah tanah tanpa dukungan peralatan modern.
“Kami berharap ada alat pertanian yang lebih modern. Dari dulu kami mengolah lahan secara manual. Kalau ada mesin pengolah tanah dan alat panen, itu akan sangat membantu meningkatkan hasil dan meringankan beban,” ujarnya.
Warga turut menyampaikan apresiasi atas bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang mampu memasok daya 450 VA dengan kapasitas hingga 1000 watt selama sepuluh jam per hari. Meski begitu, kebutuhan listrik permanen tetap menjadi harapan besar.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Kutim Mahyunadi menjelaskan bahwa pemerintah akan menilai keandalan Program APDAL (Alat Penyimpanan Daya Listrik), inovasi PLN untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan utama.
“Kita akan lihat dulu keandalan dan kesiapan teknis APDAL ini, apakah bisa menopang kebutuhan listrik warga secara lebih stabil,” kata Mahyunadi.
Seluruh catatan, mulai dari peralatan pertanian, penguatan layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga kebutuhan energi, dihimpun langsung oleh Wabup untuk diteruskan kepada dinas terkait. Bagi warga Long Poq Baru, kunjungan itu bukan sekadar agenda pejabat daerah, melainkan bukti bahwa suara dari pedalaman mendapat tempat di meja kebijakan.
Harapan yang lama menunggu kini terasa lebih dekat, seakan benar-benar dijemput dari ruang yang jauh. (kopi4/kopi3)
