Audiensi kelistrikan Pemkab Kutim bersama PLN. Foto: Habibah/Pro Kutim
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong percepatan pemerataan listrik hingga ke wilayah pesisir dan pedalaman. Hal itu mengemuka dalam audiensi kelistrikan bersama pihak PLN yang dipimpin Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Ruang Kerja Bupati, Jumat (5/6/2026).
Usai audiensi, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sandaran Mulyadi menyampaikan optimismenya terhadap percepatan pembangunan jaringan listrik di wilayah Kecamatan Sandaran yang selama ini masih terdapat desa-desa belum teraliri listrik secara maksimal.
“Alhamdulillah, kami sangat semangat karena ini memberikan sisi positif bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kecamatan Sandaran. Semoga percepatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mulyadi kepada awak media Pro Kutim.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang terus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses listrik di wilayah terpencil.
“Kami berharap masyarakat segera bisa menikmati listrik. Terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang sudah semangat memperjuangkan wilayah-wilayah yang membutuhkan listrik,” katanya.
Mulyadi menjelaskan, untuk sementara terdapat dua desa di Kecamatan Sandaran yang masuk prioritas penanganan, yakni Desa Manubar dan Manubar Dalam. Sementara itu, masih ada tujuh desa lain yang belum sepenuhnya teraliri listrik, yakni Susuk Luar, Susuk Tengah, Susuk Dalam, Marukangan, Tadoan, Mangkalihat, dan Sandaran.
Dalam audiensi tersebut, Manager PLN UP2K Kaltim Nur Hakim memaparkan rencana pengembangan jaringan listrik yang mencakup 15 desa, terdiri dari 13 desa dan dua dusun pemekaran. Program tersebut ditargetkan mampu melistriki sekitar 3.975 rumah warga.
Namun demikian, PLN mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, di antaranya proses pembebasan lahan, kondisi tanah rawa yang menyulitkan pembangunan pondasi tiang listrik, hingga adanya wilayah yang bersinggungan dengan kawasan konservasi.
“Sandaran masih terkendala pelepasan surat dan perizinan lahan. Kami berharap proses perizinan bisa selesai pada Juni agar pemasangan tiang listrik segera dilaksanakan,” ujar Nur Hakim.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta Kepala Bagian SDA Dicky Hermawan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan dan perizinan lainnya. Selain itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga diminta menangani persoalan infrastruktur jalan yang menjadi akses distribusi material.
Mulyadi menambahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak BMA terkait dukungan lahan dan akses. Namun, manajemen perusahaan meminta agar pembahasan dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi.
“Terkait itu, Bupati menyampaikan akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut,” jelasnya.
Selain wilayah Sandaran, audiensi juga membahas sejumlah persoalan kelistrikan lain di Kutim. Bupati menyoroti kondisi listrik di Jalan Dayung yang sering bermasalah akibat keterbatasan trafo. PLN disebut telah melakukan pendataan dan pemetaan untuk segera dilakukan penanganan.
Sementara di Pulau Miang, kebutuhan listrik dinilai semakin mendesak seiring pertumbuhan sektor pariwisata. Saat ini masyarakat kembali menggunakan genset karena kapasitas PLTS yang ada belum mencukupi kebutuhan listrik warga.
PLN menyampaikan rencana pembangunan PLTS baru pada 2027 dengan kebutuhan lahan sekitar satu hektare. Menanggapi hal itu, Bupati meminta seluruh tim memaksimalkan pencarian dan penyiapan lahan agar program dapat berjalan tepat waktu.
PLN juga menyebut Desa Long Joq di Kecamatan Busang akan masuk dalam program elektrifikasi pada periode berikutnya.(kopi10/kopi13/kopi3)
