Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menutup Latsar CPNS angkatan 1 dan 2 Tahun 2026. Foto: Rusli/Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, memberikan arahan tegas kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten. Ia meminta para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk lebih bijak dan dewasa dalam memanfaatkan media sosial.
Pesan penting tersebut disampaikan langsung oleh Bupati saat menutup Latihan Dasar (Latsar) CPNS Kutim 2026 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, pada Jumat (5/6/2026). Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa gawai dan platform digital harus digunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan tempat meluapkan keluh kesah instansi.
Ardiansyah menyoroti fenomena digital di mana sebagian pegawai kerap kali langsung mengunggah keluhan ke media sosial saat menghadapi kendala kerja. Salah satu contoh yang ia angkat adalah urusan keterlambatan hak atau gaji pegawai yang sering kali langsung ramai di jagat maya sebelum dikonfirmasikan ke internal.
”Saya berharap saudara-saudara yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai CPNS, PPPK, bijaksanalah dalam memanfaatkan media sosial. Jangan sedikit saja terlambat gaji turun, bagaimana Pemerintah Kutim gaji kami terlambat,” ujar Bupati Ardiansyah Sulaiman di hadapan para peserta pelatihan.
Ia menjelaskan bahwa setiap keterlambatan administratif biasanya terjadi karena adanya kendala teknis atau keterlambatan pengajuan dokumen dari instansi bawahan itu sendiri. Masalah seperti ini seharusnya diselesaikan melalui jalur birokrasi yang benar dan berjenjang, bukan dengan membuat kegaduhan di ruang publik digital.
”Coba tanya langsung ke atasan apa yang terjadi? Karena bisa jadi juga hambatan itu mungkin karena teknis. Bisa jadi kalau di pendidikan, kadang kala di sekolah A lambat juga mengajukan, terjadi itu. Begitu juga mungkin di institusi lain, di kesehatan,” tambah Ardiansyah.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan dampak buruk jika aparatur pemerintah ikut latah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Di era keterbukaan informasi ini, setiap unggahan yang keliru bisa berdampak domino dan berbalik menjadi masalah hukum atau sanksi moral yang berat bagi sang pegawai.
”Betul sekarang ini eranya era digital, tapi kalau kita tidak bijaksana di dalam memanfaatkan digital, itu akan berubah menjadi bencana pribadi masing-masing. Saya ngomong bencana ini bukan berarti bencana saudara salah, tapi saudara memberitahukan informasi yang enggak benar,” tegasnya.
Ardiansyah juga memberikan analogi sederhana mengenai perbedaan gosip zaman dulu dengan era digital saat ini. Jika dahulu informasi negatif atau “ngerumpi” hanya berputar di lingkaran kecil seperti warung kopi atau arisan, kini dengan sekali klik di media sosial, seluruh dunia bisa langsung mengaksesnya.
”Kalau sejuta orang yang merespon, maka dosanya jutaan orang juga numpuk di saudara. Kalau ngerumpinya pakai alat ini, itu seluruh dunia tahu. Lalu mereka subscribe, like, and share,” seloroh Bupati Ardiansyah yang langsung disambut tawa dan anggukan setuju dari para peserta yang hadir.
Terakhir, ia berpesan agar kemudahan fitur digital seperti like, share, dan subscribe diarahkan untuk mengampanyekan kemajuan daerah. Terlebih lagi, formasi ASN di Kutim saat ini diisi oleh putra-putri terbaik dari berbagai penjuru institusi dan suku di Indonesia yang datang untuk membangun Kutim.
”Maka buatlah subscribe, like, and share yang betul-betul memberikan informasi pembangunan, mendukung dan sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang kita sedang membangun Kutim,” tutupnya.(kopi14/kopi13)
