Beranda Humas Kutim Disdukcapil Siap Fasilitasi Perusahaan – Mudahkan Karyawan Agar BerKTP-el

Disdukcapil Siap Fasilitasi Perusahaan – Mudahkan Karyawan Agar BerKTP-el

68 views
0

Kepala Disdukcapil, Januar HPLA saat dikonfirmasi terkait karyawan sawit yang belummemiliki KTP-el. (foto: Irfan Humas)

SANGATTA – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kutai Timur ( Kutim) Januar HPLA siap melayani warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk eletronik (KTP-el) terutama warga yang bekerja di perkebunan sawit. Menurut informasi beredar masih ada beberapa pemberi kerja atau perusahaan sawit  belum mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan KTP-el.

Kadis Dukcapil meminta kepada beberapa pemilik perusahaan sawit untuk akomodatif mendaftarkan karyawannya yang belum memiliki kartu identitas. Karena dengan memiliki KTP-el banyak manfaat yang bisa diperoleh warga dalam mengurus administrasi kependudukannya. Sebaliknya jika karyawan tidak mempunyai KTP-el akan merugikan kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan.

“Tentu banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan memiliki KTP-el diantaranya lebih mudah mengurus BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, mengurus SIM dan STNK kendaraan, pinjaman ke bank, terhindar dari penggunaan data ganda yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam tindak kejahatan,” jelas Januar HPLA.

Januar menambahkan pihaknya siap bekerja sama dengan perusahaan sawit untuk perekaman KTP-el karyawan yang sudah bekerja namun belum memiliki KTP-el.

“Bagi karyawan yang belum punya KTP-el, Disdukcapil siap melayani dengan ketentuan opsi pilih domisili, apakah dicatat di Kutim atau daerah asal. Disdukcapil punya alat “scanner” yang mampu mengidentifikasi identitas warga di seluruh Indonesia. Jadi jika ingin pindah domisili ke Kutim, kami siap rekam datanya,” ujar Januar.

Saat ditanya awak media apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karywannya dalam jaminan sosial, Januar menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya, Disdukcapil hanya sebatas penerbitan dan pengadministrasian data kependudukan.

“UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pada pasal 15 ayat 1 menyebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya,” jelas Januar.

Ketentuan ini dipertegas dengan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang.

“Untuk pemberi kerja atau perusahaan bisa tidak mendapat pelayan publik tertentu seperti perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bahkan bisa dikenakan sanksi pidana,” jelas Januar.(hms4)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here