Foto bersama Bupati Kutim H Ismunandar bersama Wakil ketua DPRD Kutim Arfan usai menerima opini WTP. (Wahyu Pro Kutim)
SAMARINDA – Selesai penyerahan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, Selasa (23/6/2019), Kepala BPK RI Dadek Nandemar menyampaikan beberapa saran penting untuk diperhatikan seluruh Kabupaten/Kota se-Kaltim.
Perihal penting yang disampaikan Dadek setelah penetapan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut antara lain tentang penata usahaan aset yang belum tertib. Berikutnya validasi nilai piutang pajak PBB yang belum dilaksanakan secara menyeluruh. Selain itu juga terkait investasi penyertaan modal pada perusahaan daerah yang belum memberikan kontribusi signifikan kepada pemerintah daerah. Serta pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga yang belum memadai.
“Pemerintah daerah direkomendasikan membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan aset dan membentuk tim validasi verifikasi untuk penyelesaian permasalahan piutang pajak PBB,” saran Dadek memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Tindak lanjut berikutnya yakni menganalisa penyertaan modal yang telah diberikan pada perusahaan daerah. Dadek lantas merekomendasikan untuk mengevaluasi kerjasama kemitraan dan pengamanan aset pada pihak ketiga. Dia berharap, setiap pejabat dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah penyampaikan Surat Keluar BPK RI. Serta menindaklanjuti rencana aksi yang telah disepakati.
Memperhatikan saran dimaksud, Bupati Kutim H Ismunandar menyatakan siap menindak lanjuti saran dari pimpinan BPK RI di Kaltim tersebut.
“Apa yang menjadi saran dan masukan dari BPK RI tentu saja kita akan tindak lanjuti,” ujar Ismu sapaan Ismunandar.
Sedangkan mengenai prestasi Kutim yang sukses meraih opini WTP lima kali beruntun, Ismu mengatakan semuanya tercapai berkat hasil kerja keras semua pihak di lingkungan Pemkab Kutim. Dengan terus menerus melakukan tertib administrasi dan disiplin dalam membuat laporan.
“Hingga akhirnya, untuk kelima kalinya kita memperoleh penghargaan opini WTP (dari BPK RI)” ungkap mantan Seskab Kutim itu.
Upaya untuk memperoleh opini WTP diakui Ismu telah dilakukan sejak ia masih menjabat Sekretaris Kabupaten Kutim. Perlahan namun pasti, semenjak ia diamanahi memimpin kabupaten “Tuah Bumi Untung Benua”, semua lantas diperbaiki dan dimaksimalkan. Salah satunya saran yang diberikan BPK RI langsung ditindaklanjuti. Saat dia menjabat Seskab, semua hal terkait pengelolaan keuangan yang perlu mendapat perbaikan diselesaikan.
“Dari tingkat disclaimer, kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga akhirnya berhasil memperoleh opini WTP sampai sekarang, yang merupakan kali kelima,” tutup orang nomor satu di Kutim tersebut.
Sebelumnya, saat penyerahan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI perwakilan Kaltim tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mulai daei physical distancing, pengukuran suhu, penyediaan hand sanitizer, sebelum kegiatan. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan, serta pembatasan pejabat yang diperkenankan hadir dalam gedung auditorium Kantor BPK RI. (hms7/hm3)
