Suasana forum High Level Marketing Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025. Foto: Habibah Pro Kutim
SANGATTA — Di tengah tantangan ekonomi global yang memengaruhi harga kebutuhan pokok di daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi lokal. Melalui forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2025, Wakil Bupati (Wabup) Kutim Mahyunadi, menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan teknokratis, melainkan soal keberlangsungan hidup masyarakat.
“Harga-harga yang tak terkendali dapat meruntuhkan daya beli rakyat. Dan saat daya beli lemah, maka kesejahteraan itu tinggal mimpi,” ucap Mahyunadi saat mewakili Bupati membuka HLM TPID di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (3/6/2025).
Berikutnya, Mahyunadi menegaskan bahwa inflasi di daerah harus dikelola dengan strategi konkret yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar reaksi terhadap lonjakan harga musiman.
Ia menyebutkan enam langkah prioritas yang menjadi fokus kerja TPID:
- Operasi Pasar di seluruh kecamatan, guna menstabilkan harga di tingkat konsumen.
- Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani, untuk mendekatkan pasokan langsung ke masyarakat.
- Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digerakkan melalui mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan.
- Pelaporan kinerja TPID setiap triwulan, guna memastikan evaluasi berkelanjutan.
- Penyusunan Road Map TPID 2025–2027, sebagai panduan jangka menengah pengendalian inflasi.
- Pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak langka.
“Keberhasilan pengendalian inflasi tak semata-mata mengukur berapa persen harga naik atau turun, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” ujar Mahyunadi dengan tegas.
Penyusunan Road Map TPID 2025–2027 menjadi salah satu fokus utama dalam HLM kali ini. Dokumen ini akan merumuskan arah kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur, berbasis data, dan menjawab tantangan struktural yang dihadapi daerah.
Menurut Mahyunadi, stabilitas harga yang dijaga secara konsisten dapat memberi efek domino terhadap perekonomian lokal, mulai dari meningkatnya kepercayaan investor, perputaran ekonomi desa, hingga terjaminnya pasokan bahan pokok di pasar.
“Kita ingin TPID bukan hanya menjadi forum tahunan, tapi motor penggerak yang bekerja setiap hari, dari lapangan hingga meja kebijakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim Vita Nurhasanah, forum ini bertujuan menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah dengan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik lokal. Ia menyebut, strategi pengendalian inflasi di Kutim tetap bertumpu pada prinsip 4K. Apa itu? Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Penting untuk tidak hanya melihat inflasi sebagai angka statistik, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Kutai Timur yang hidup dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perdagangan kecil,” jelas Vita.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim ini mengusung tema “Memperkuat Program Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2025–2027”. Forum ini juga menjadi momentum peluncuran awal rancangan Road Map TPID Kutim untuk tiga tahun ke depan.
Forum ini juga dihadiri perwakilan Forkopimda Kutim, dinas teknis, hingga lembaga vertikal. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merespons fluktuasi harga dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Kita tidak sedang meniadakan inflasi, karena dalam batas wajar inflasi itu sehat. Tapi kita harus memastikan inflasi yang terjadi adalah inflasi yang terkendali dan mendorong pertumbuhan,” ujar Mahyunadi, menutup sambutannya sebelum membuka forum secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan terbentuknya Road Map baru dan strategi konkret yang disampaikan, Kutim kini menapaki jalan baru dalam pengelolaan stabilitas harga. Inflasi tak lagi dipandang sebagai sekadar angka dalam laporan statistik, tapi sebagai wajah nyata kesejahteraan rakyat di pasar-pasar desa, ladang petani, dan dapur keluarga. (kopi10/kopi3)
