Foto Alvian Pro Kutim
TELUK PANDAN- Di tengah sorotan politik, Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman memilih membuktikan keberpihakannya lewat aksi nyata. Yakni memberikan kepastian hukum atas tanah kepada warga Dusun Sidrap.
Ketika suhu politik kian memanas dan langkah para pejabat kerap disorot dengan kacamata politis, Ardiansyah Sulaiman memilih jalan yang berbeda, turun langsung ke dusun, mendengarkan rakyat, dan menyelesaikan persoalan paling mendasar yang selama ini sering terpinggirkan.
Rabu, (18/6/2025), menjadi hari penuh makna bagi puluhan warga Dusun Sidrap, Desa Marthadinata, Kecamatan Teluk Pandan. Di tengah udara sejuk kawasan pesisir itu, sebanyak 83 sertipikat tanah resmi diserahkan langsung oleh Ardiansyah dalam agenda redistribusi lahan yang merupakan bagian dari program Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutim tahun 2024.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kepala BPN Kutim Akhmad Safaruddin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono, Camat Teluk Pandan Anwar, serta Kepala Desa Marthadinata Sutrisno. Sejumlah pejabat perangkat daerah turut menyaksikan momen penting yang ditunggu warga sejak lama itu.
Namun di tengah kehangatan acara, muncul tudingan miring bahwa kunjungan itu sarat dengan nuansa politik. Ardiansyah menjawab lugas bahwa dirinya hadir bukan untuk kampanye, melainkan untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
“Saya tidak mau meladeni isu-isu politik. Tugas saya adalah melayani masyarakat, terutama dalam hal yang sangat mendasar seperti air bersih, listrik, pendidikan, jalan, serta administrasi kependudukan dan pertanahan,” tegasnya di hadapan warga.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di wilayah seperti Dusun Sidrap adalah bentuk nyata dari semangat pemerataan pembangunan. Tak hanya menyentuh pusat kota, tapi juga menjangkau dusun-dusun yang selama ini nyaris tak terdengar gaungnya.
“Pembangunan harus dirasakan oleh semua warga, tidak hanya di kota atau pusat kecamatan. Dusun seperti Sidrap juga punya hak yang sama untuk mendapatkan perhatian. Mulai dari infrastruktur hingga kepastian hukum atas tanah, semua harus kita perhatikan secara adil dan menyeluruh,” tambahnya.
Redistribusi tanah yang difasilitasi oleh BPN ini, menurut Ardiansyah, bukan hanya sekadar pembagian dokumen hukum, tetapi bagian dari skema besar mendorong produktivitas dan kesejahteraan rakyat.
“Program redistribusi ini tidak hanya memberikan rasa aman secara hukum, tapi juga mendorong masyarakat agar lebih produktif dalam memanfaatkan lahannya,” ujarnya.
Salah seorang warga penerima sertifikat, Rahmawati (45 tahun), tak kuasa menahan haru. Ibu rumah tangga yang telah menggarap lahan kebun selama 15 tahun itu akhirnya bisa bernapas lega setelah menerima sertifikat tanah resmi.
“Dulu kami cuma pegang surat keterangan dari desa. Alhamdulillah sekarang sudah pegang sertifikat resmi. Rasanya seperti mimpi. Ini akan jadi bekal untuk anak cucu,” katanya dengan suara bergetar.
Apresiasi juga datang dari tokoh masyarakat setempat. Ketua RT di Dusun Sidrap, Muhammad Idris, menyebut bahwa kehadiran pemerintah kali ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk nyata keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
“Kami sangat menghargai kehadiran Pak Bupati dan rombongan. Ini bukan sekadar bagi-bagi sertipikat, tapi bentuk nyata keadilan bagi kami yang di wilayah jauh dari kota. Alhamdulillah, akhirnya kami punya sertipikat resmi. Sekarang kami merasa tenang, dan mungkin nanti bisa digunakan juga untuk mengajukan bantuan modal usaha,” ungkap Idris dengan penuh syukur.
Langkah redistribusi tanah di Kutim ini menjadi contoh bahwa pembangunan tidak harus bersuara nyaring lewat baliho atau panggung kampanye. Ia bisa hadir dalam bentuk paling konkret, hak atas tanah, legalitas, dan rasa aman. Sebuah pesan kuat bahwa kepemimpinan sejati teruji bukan di atas podium politik, tapi di tengah rakyat yang menggenggam harapan. (kopi4/kopi3)
