Wakil Bupati Kutim Mahyunadi bersama Kepala BKPSDM Misliansyah di Rakor Kepegawaian BKN Pusat. Foto: Irfan/Pro Kutim
JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat menegaskan komitmennya untuk menggenjot reformasi birokrasi melalui pengelolaan ASN yang berbasis data, lincah, dan responsif. Hal ini menjadi inti dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025, yang digela di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025).
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa Rakornas tahun ini merupakan momentum konsolidasi nasional untuk mengatasi tantangan sektor publik, mulai dari ketahanan pangan, pelayanan sosial, hingga transformasi digital.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ungkap Zudan.
Ia secara khusus menyoroti pemanfaatan data talenta ASN sebagai basis pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan mempercepat mobilitas talenta yang adaptif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan program prioritas bangsa.
Salah satu isu terobosan yang mengemuka dalam forum tersebut adalah usulan perubahan mekanisme pelantikan pejabat eselon II.
“Dalam rencana yang diusulkan, pelantikan pejabat tinggi pratama ini akan dilakukan langsung oleh Presiden,” tegas Zudan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk membuka peluang mobilitas pejabat daerah agar dapat berkarya di tingkat nasional.
“Eselon II ke depan bisa berkarya di seluruh Indonesia. Tidak mustahil pejabat Kutim saat bisa bertugas di Jakarta atau di daerah lain. Bagi negara ini sebuah kemajuan, terobosan besar,” kata Mahyunadi usai menghadiri Rakor Kepegawaian BKN bersama Kepala BKPSDM Misliansyah.
Menurut Mahyunadi, meskipun mekanisme ini berpotensi mengurangi fleksibilitas kepala daerah dalam mempertahankan SDM unggulan, manfaat yang lebih besar adalah penguatan profesionalisme ASN dan perbaikan tata kelola birokrasi secara menyeluruh di tingkat nasional.
Di samping isu kepegawaian, Mahyunadi mengakui Rakornas memberikan wawasan mendalam mengenai strategi pembangunan nasional dan target-target pusat, khususnya yang disampaikan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Sosial.
“Penjabaran para menteri itu luar biasa dan menjadi motivasi bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk mensinergikan strategi pembangunan Kutim dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia melihat peluang besar bagi Kutim untuk mengadopsi dan menyelaraskan program nasional, terutama di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Mahyunadi menekankan pentingnya menjaga pembangunan agar Kutim tidak berjalan sendiri, melainkan berada dalam koridor prioritas nasional.
“Harapan saya, apa yang disampaikan para pemateri itu bisa kita implementasikan. Kita bawa pulang ke daerah dan selaraskan strategi pembangunannya dengan garis kebijakan pusat. Saya yakin peluangnya banyak sekali,” tegasnya.
Untuk diketahui, perhelatan akbar turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda ini juga menjadi ajang pemberian BKN Award Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam memajukan kinerja birokrasi, yang terbagi dalam empat kategori yaitu Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, dan Pengelolaan Layanan Kepegawaian.(kopi13)
