Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman diwawancarai Pro Kutim.Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGKULIRANG – Seperti nakhoda yang menuntun kapal di tengah arus deras, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman memimpin jalannya partisipasi Pemerintah Kabupaten Kutim dalam Rapat National Coordination (NC) Nasional Wilayah 6 yang digelar di Ruang Rapat Kantor Camat Sangkulirang, Kamis (12/2/2026).
Rapat yang berlangsung secara nasional tersebut diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Wilayah 6 Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat barisan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Agenda utama rapat meliputi sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah, serta penyerahan tugas kepala perwakilan BPK RI di sejumlah daerah.
Dalam suasana yang khidmat dan penuh semangat kolaborasi, sambutan Wakmendagri menjadi cahaya penuntun arah, yang mengajak seluruh pemerintah daerah agar lebih proaktif, terbuka, dan partisipatif dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap negara.
Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen menjadikan pengelolaan keuangan sebagai cermin integritas dan tanggung jawab pemerintahan.
“Laporan keuangan daerah bukan hanya kewajiban administratif tahunan, tetapi merupakan wujud moral dan etika pemerintahan dalam melayani rakyat,” tegas Ardiansyah.
Selanjutnya, laporan keuangan bukan sekadar dokumen, tetapi amanah. Jejak langkah pemerintahan yang akan dibaca oleh sejarah dan dinilai oleh masyarakat.
Berikutnya, agenda laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup laporan keuangan provinsi, kabupaten, dan kota menjadi salah satu fokus utama.
“Forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional dalam menyamakan persepsi, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan publik,” tambah Bupati.
Selain itu, rapat juga menandai penyerahan tugas kepala perwakilan BPK RI di beberapa daerah, sebagai bagian dari estafet pengabdian dalam menjaga marwah pengawasan keuangan negara. Pergantian tugas tersebut dimaknai sebagai regenerasi energi pengawasan, agar roda akuntabilitas terus berputar tanpa kehilangan arah.
Dengan mengikuti Rapat NC Nasional Wilayah 6 ini, Pemerintah Kabupaten Kutim menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dari ruang rapat Sangkulirang, pesan itu mengalir seperti sungai yang tenang namun pasti, membawa harapan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan terus menjadi pilar kokoh dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.(kopi15/kopi13/kopi3)
