Teks : Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup Mahyunadi, Seskab Rizali Hadi dan Forkopimda saat diwawancara wartawan. (Dok Pro Kutim)
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak sigap membaca isyarat kebijakan dari Pemerintah Pusat. Sehari setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, mesin birokrasi di Sangatta mulai berderak. Sejumlah program strategis nasional disigi, ditakar, lalu dipilah agar dapat disepadankan dengan kebutuhan lokal yang beragam dan khas.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyebut, rakornas bukan sekadar forum seremonial, melainkan penanda arah yang harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh menunggu lama untuk menyesuaikan diri. Salah satu arahan yang langsung menarik perhatian adalah program gentengisasi, sebuah konsep yang berkelindan dengan upaya menyediakan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat.
Di Kalimantan, Ardiansyah melihat peluang adaptasi. Daerah ini memiliki material bangunan khas, seperti sirap, yang sejak lama digunakan sebagai penutup atap rumah. Bahan lokal itu dinilai dapat diselaraskan dengan semangat program nasional, tanpa harus menanggalkan identitas setempat. Karena itu, Pemkab Kutim mulai menautkan arahan presiden dengan program yang telah berjalan. Dia mengatakan telah memanggil kepala perangkat daerah terkait program seribu rumah layak huni.
“Mudah-mudahan ini sudah bisa kita gunakan,” ujar Ardiansyah, belum lama ini.
Namun perhatian pemerintah daerah tidak berhenti pada sektor perumahan. Ardiansyah mengingatkan, presiden juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Kutim, seperti banyak wilayah lain, tidak kebal terhadap cuaca ekstrem. Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi rujukan yang tidak bisa diabaikan.
“Masing-masing daerah harus memikirkan mitigasi, bagaimana keluar dari itu,” tegasnya.
Di ranah sosial, Ardiansyah memastikan agenda penanggulangan stunting, kemiskinan, serta penguatan layanan kesehatan tetap berada di barisan terdepan. Program-program Pemerintah Pusat, termasuk BPJS, disebutnya sebagai fondasi penting dalam menjaga akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
“Program-program strategis terkait dengan sosial, kemanusiaan, kesehatan, ini keniscayaan bagi semua daerah,” katanya.
Arahan presiden soal industri sawit juga mendapat sorotan khusus. Kutim dikenal sebagai salah satu lumbung sawit terbesar di Kaltim. Bagi Ardiansyah, potensi itu tidak semestinya berhenti pada produksi bahan mentah. Ia menilai hilirisasi adalah kunci untuk membuka nilai tambah dan memperluas denyut ekonomi daerah.
“Sawit itu jangan hanya dihubungkan dengan minyak goreng. Sawit solusi untuk biodiesel, kosmetik, kesehatan. Ada 100 turunan sawit. Kalau ini jadi komoditas utama, masa depan kita sangat baik,” jelasnya.
Antusiasme itu bukan tanpa dasar. Kutim telah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy sebagai pusat industri pengolahan sawit. Ardiansyah bahkan mengaku menjadi orang pertama yang bertepuk tangan saat presiden memaparkan peluang besar industri sawit nasional.
“Kita menunggu kunjungan gubernur untuk evaluasi,” katanya sekaligus menandaskan bahwa Ketua KEK adalah gubernur, sehingga Pemkab Kutim tetap menunggu arahan selanjutnya.
Masih ada banyak butir arahan rakornas yang menunggu pendalaman. Namun Ardiansyah menegaskan, Pemkab Kutim berada di jalur yang seirama dengan kebijakan nasional. Penyelarasan itu diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menjelma manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di timur Kalimantan. (*/kopi3)
