Asisten Sekretaris Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam kegiatan Musrenbang. Foto: Fuji Pro Kutim
SAMARINDA – Sekitar 300 pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan pemerintahan dan mitra pembangunan berkumpul di Pendopo Lamin Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (30/4/2026). Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim tahun 2027 itu menjadi ruang pertemuan gagasan, pertautan aspirasi, sekaligus penajaman arah pembangunan daerah.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga mitra pembangunan.
Dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman diwakili Asisten Sekretaris Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur Januar Bayu Irawan.
Dalam forum tersebut, Noviari Noor memaparkan sejumlah gambaran mendasar mengenai kondisi pembangunan di Kutim. Ia menuturkan bahwa struktur perekonomian daerah masih bertumpu pada sektor pertambangan, suatu kenyataan yang dalam wacana pembangunan sering disebut sebagai monokultur ekonomi, yakni ketergantungan besar pada satu sektor utama.
“Struktur ekonomi Kutai Timur saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan,” ujar Noviari Noor dalam pemaparannya di hadapan peserta Musrenbang.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutim pada tahun 2025, dengan memasukkan sektor minyak dan gas serta batu bara, tercatat sebesar 1,05 persen. Angka tersebut menjadi refleksi sekaligus pengingat bahwa penguatan sektor lain di luar pertambangan menjadi ihwal yang semakin mendesak.
Di sisi lain, Noviari juga menyinggung persoalan kesenjangan infrastruktur antarwilayah yang masih terasa di beberapa kawasan. Kondisi itu, menurutnya, berpengaruh terhadap pemerataan pelayanan publik serta geliat ekonomi masyarakat. Namun di balik tantangan tersebut, Kutim menyimpan potensi yang tak kecil. Sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata dinilai memiliki ruang tumbuh yang luas jika dikelola secara terarah dan berkelanjutan.
Diperlukan kebijakan provinsi yang menyasar Kabupaten Kutim. Di antaranya dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, pengelolaan daya tarik destinasi wisata provinsi, serta pengembangan desa wisata berbasis komunitas lokal dengan penguatan kelembagaan desa wisata.
Selain itu, pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Indominco, rehabilitasi serta pemeliharaan ruas jalan provinsi, pembangunan akses jalan Jembatan Nibung menuju Simpang KM 46, hingga program penyediaan internet gratis di setiap desa. Program lain meliputi penguatan pembangunan kawasan perdesaan serta pengembangan ekowisata terpadu di Taman Nasional Kutai.
Dalam rekap usulan yang diajukan Kabupaten Kutim, tercatat sebanyak 22 usulan pembangunan. Usulan tersebut meliputi normalisasi sungai, pembangunan perkuatan tebing wilayah sungai, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi daerah irigasi permukaan dan rawa, serta peningkatan jalan pada ruas jalan provinsi. Di bidang permukiman dan pelayanan dasar, pemerintah daerah juga mengusulkan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk jenjang SMA/SMK/SLB, serta rehabilitasi ruang kelas pada satuan pendidikan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Noviari Noor juga meminta perhatian Pemprov Kaltim terhadap peningkatan akses listrik bagi masyarakat di Kutim melalui dinas terkait di Pemprov Kaltim. Selain itu, ia menyinggung pentingnya penjelasan mengenai rencana gasifikasi di wilayah Kutim.
“Kami juga berharap adanya perhatian pada peningkatan akses listrik, serta penjelasan mengenai rencana gasifikasi di Kutai Timur,” kata Noviari.
Ia juga menyoroti sejumlah program yang tengah berkembang dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, seperti penguatan program MBG (Makan Bergizi Gratis), sekolah rakyat, kampung nelayan, koperasi desa Merah Putih, hingga pelaksanaan program MBG. Forum Musrenbang RKPD ini menjadi ruang musyawarah, dalam arti harfiahnya sebagai wahana perundingan bersama yang mempertemukan berbagai kepentingan pembangunan. Di dalamnya, pemerintah daerah, provinsi, dan pemangku kepentingan lain berikhtiar merajut arah kebijakan agar pembangunan tidak hanya bergerak dalam angka statistik, tetapi juga menjelma manfaat nyata bagi masyarakat. (kopi3)
