Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menemui puluhan massa dari Koalisi Darurat Pendidikan. Foto: Bahtiar/Irfan Pro Kutim
SANGATTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Darurat Pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (6/5/2026). Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim bersama organisasi PMII dan GMNI tersebut menuntut perbaikan menyeluruh pada fasilitas pendidikan dan transparansi anggaran daerah.
Aksi damai ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, didampingi Kepala Disdikbud Kutim Mulyono, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Ernata Hadi Sujito, Kepala Dispusip Ayub dan Kabag Kesra Setkab Kutim Norhadi.
Pertemuan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan langsung mengenai nasib pendidikan di “Tuah Bumi Untung Benua”.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa, Deo Datus Feran Kacaribu, menyoroti ketidakjelasan penggunaan dana hibah tahun lalu senilai Rp 9 miliar. Ia mengungkapkan adanya dugaan dana sebesar Rp 2 miliar yang tertahan di pihak yayasan tanpa realisasi kegiatan yang jelas.
“Kondisi di kampus sangat memprihatinkan. Layanan Wi-Fi tidak bisa digunakan, kipas angin di ruangan mati, dan kami harus berhadapan dengan atap yang rusak. Bahkan, selama delapan bulan kami ‘puasa’ kegiatan kemahasiswaan karena anggaran yang dijanjikan kampus tidak kunjung cair,” ujar Deo di hadapan Wakil Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Mahyunadi menyatakan dukungannya untuk melakukan audit terhadap pembangunan senilai Rp 9 miliar tersebut guna memastikan transparansi. Ia juga mengungkapkan telah mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar untuk rehabilitasi total kampus STIPER.
“Saya sudah tiga kali datang diam-diam ke STIPER. Fakultas Kehutanan di sana benar-benar seperti hutan. Kami kasih Rp 20 miliar untuk rehab totalitas, namun kami juga akan melakukan penggabungan fakultas agar gedung yang direhab dapat terpakai maksimal dan tidak kosong,” tegas Mahyunadi.
Selain masalah STIPER, Mahyunadi menjelaskan mengenai kebijakan pengadaan bus listrik bagi anak sekolah yang sempat dipertanyakan massa. Ia menyebutkan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari 50 program unggulan pemerintahannya untuk meminimalkan risiko korupsi bahan bakar minyak (BBM).
“Kami memilih bus listrik karena penggunaan energinya terukur dan biayanya statis, tidak terpengaruh harga BBM yang fluktuatif. Saat ini satu unit diadakan sebagai percontohan sebelum dikembangkan lebih luas,” jelasnya.
Terkait isu pemerataan pendidikan, pemerintah daerah memperkenalkan konsep “Sekolah Rakyat” yang dikelola bersama Dinas Sosial. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu atau orang tua tunggal (single parent) dengan menyediakan fasilitas pengasuhan, asrama, dan konsumsi dari jenjang TK hingga SMA.
Mengenai infrastruktur di wilayah pedalaman, Mahyunadi berjanji akan memprioritaskan pembangunan jembatan gantung di wilayah Rantau Sentosa dan Longjok pada tahun ini menggunakan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang saat ini masih menggunakan tenda.
Audiensi tersebut ditutup dengan rencana diskusi lanjutan guna menyusun langkah strategis perbaikan sektor pendidikan di Kabupaten Kutim ke depannya.(kopi7/kopi13/kopi3)
