Massa demo mahasiswa melakukan aksi damai di halaman Kantor Bupati Kutim. Foto: Bahtiar/Ifan Pro Kutim
SANGATTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Darurat Pendidikan menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Rabu (6/6/2026). Demonstrasi yang dimotori GMNI, PMII, dan BEM STIPER itu menjadi ruang pelampiasan kegelisahan mengenai arah kebijakan pendidikan di daerah, sekaligus dikaitkan dengan semangat refleksi Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei.
Massa datang membawa poster, pengeras suara, dan sederet tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera dibenahi pemerintah daerah. Di bawah terik siang yang menggantung di langit Sangatta, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi mengenai ketimpangan fasilitas pendidikan, transparansi anggaran, hingga kondisi kampus yang dinilai memprihatinkan.
Ada lima pokok tuntutan yang mereka bawa. Pertama, pembatalan pengadaan bus listrik. Kedua, pembaharuan dan revitalisasi perpustakaan daerah. Ketiga, audit transparan dana hibah STIPER dan yayasan. Keempat, pemerataan anggaran mandatori pendidikan 20 persen, termasuk akses jalan, fasilitas pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, serta transparansi penggunaan anggaran. Kelima, penolakan program Sekolah Rakyat yang dinilai tidak tepat sasaran.
Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi turun langsung menemui massa aksi. Ia menyebut kehadiran mahasiswa sebagai representasi suara pelajar dan mahasiswa di Kutim.
“Kami memandang kalian ada di sini merupakan reportasi dari seluruh mahasiswa dan murid-murid yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Kami mengucapkan terima kasih adik-adik kami datang ke sini walaupun saya belum pernah menjadi mahasiswa karena adek-adek hadir di sini. Saya ingin menyampaikan kalau dimungkinkan kita akan berdiskusi kembali kalau menurut adik-adik sekalian cukup maka saya aminkan penyampaian adik,” kata Mahyunadi di hadapan massa aksi.
Sorotan paling tajam dalam demonstrasi itu tertuju pada pengadaan bus listrik. Mahasiswa menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memprioritaskan pembenahan fasilitas pendidikan yang masih timpang, terutama di wilayah pedalaman.
Menjawab tuntutan tersebut, Mahyunadi mengatakan program bus listrik merupakan bagian dari program unggulan pasangan kepala daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat sebelum pemilihan.
“Mengenai Tuntutan Pembatalan Bus Listrik, Bus listrik merupakan bagian dari 50 program unggulan pasangan Army (Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi / Bupati dan Wakil Bupati) yang telah disampaikan sebelum kami dipilih. Karena program inilah kami dipilih oleh masyarakat, maka secara otomatis pengadaan ini harus kami laksanakan sebagai bentuk konsistensi visi-misi pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah baru menghadirkan satu unit sebagai pilot project (proyek percontohan). Bus itu disiapkan sebagai langkah antisipasi agar transportasi sekolah tetap berjalan apabila suatu waktu terjadi kendala bahan bakar minyak. Nantinya, kendaraan tersebut diprioritaskan untuk mengangkut siswa di wilayah kecamatan.
Selain bus listrik, mahasiswa juga menyoroti kondisi perpustakaan daerah yang dianggap tertinggal. Koleksi buku lama dan minimnya pembaharuan dinilai membuat perpustakaan kehilangan daya tarik sebagai ruang literasi.
Mahyunadi mengakui kondisi tersebut. Ia memastikan pemerintah daerah telah memanggil Kepala Dinas Perpustakaan untuk melakukan pembenahan.
“Terkait pembaharuan di perpustakaan, saya telah memanggil Kepala Dinas Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dan akan segera kita perbaiki. Kami mengakui bahwa buku-buku yang terdapat di perpustakaan itu masih buku-buku lama dan tidak update,” katanya.
Isu mengenai dana hibah STIPER sebesar Rp9 miliar turut menjadi perhatian utama massa aksi. Mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran itu lantaran kondisi fasilitas kampus dinilai masih jauh dari layak.
Menanggapi tuntutan tersebut, Mahyunadi mengatakan pemerintah daerah sepakat melakukan audit ulang, meski sebelumnya anggaran itu telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Walaupun pada hakikatnya sudah diaudit oleh BPK, namun kami tetap akan melakukan audit ulang untuk merinci apa saja penggunaannya, karena kenyataannya kondisi sarana kampus saat ini masih memprihatinkan seperti hutan,” ujarnya.
Di tengah dialog yang berlangsung terbuka, mahasiswa juga menyinggung kondisi sekolah di pedalaman yang masih kekurangan fasilitas dasar. Akses jalan dan jembatan menuju sekolah, menurut mereka, masih menjadi persoalan laten yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Mahyunadi mengakui persoalan tersebut. Ia mengatakan pembangunan jembatan gantung akan direalisasikan tahun ini. Pemerintah daerah juga tengah membahas alokasi mandatori 20 persen anggaran pendidikan untuk memperbaiki gedung sekolah yang masih menggunakan tenda.
“Mengenai transparansi anggaran 20 persen, Kutai Timur meraih Penghargaan Peringkat 1 se-Kaltim dalam kategori PPID dan Transparansi Informasi Publik di tingkat pendidikan, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Adapun terkait penolakan program Sekolah Rakyat, Mahyunadi menilai program itu justru diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan single parent (orang tua tunggal). Program tersebut menyediakan pendidikan dari tingkat TK hingga SMA, asrama, serta makan gratis melalui bantuan APBN dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Menurut dia, penggunaan lahan STIPER hanya bersifat sementara sampai pembangunan gedung permanen selesai. Strategi itu juga disebut menjadi dasar regulasi agar pemerintah daerah dapat menghibahkan anggaran renovasi kampus sebesar Rp20 miliar.
Menjelang akhir aksi, mahasiswa BEM STIPER turut menyampaikan keluhan mengenai pemutusan jaringan WiFi, kerusakan ruang kelas, hingga tidak cairnya anggaran kemahasiswaan. Pemerintah daerah, kata Mahyunadi, akan segera memanggil pihak manajemen kampus dan yayasan untuk duduk bersama mahasiswa.
“Kami juga akan mengundang perwakilan mahasiswa untuk duduk bersama agar permasalahan manajemen ini bisa segera clear,” ujarnya.
Demonstrasi itu berakhir tanpa kericuhan. Massa membubarkan diri secara tertib selepas dialog selesai. Namun, tuntutan yang mereka bawa meninggalkan ikhtiar panjang tentang bagaimana pendidikan di Kutim tidak hanya dibicarakan dalam seremoni Hari Pendidikan Nasional, melainkan benar-benar dirasakan hingga ruang belajar paling pelosok.(kopi3)
