Kepala Badan Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono. Foto: Lintang/Rusliansyah/Maulana Pro Kutim
SANGATTA – Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat. Pesan itu disampaikan dalam upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Selasa (2/6/2026), melalui amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Yudian Wahyudi yang dibacakan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Dalam amanat tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan publik. Khusus kepada para kepala daerah, BPIP menitipkan tanggung jawab agar seluruh kebijakan yang lahir mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak kelompok yang paling rentan.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ujar Ardiansyah saat membacakan amanat BPIP.
Selain itu, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga harmonisasi bangsa dengan terus melawan berbagai bentuk intoleransi dan radikalisme yang berpotensi merusak persatuan.
Semangat keadilan tersebut juga menjadi penekanan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Tejo Yuwono. Menurutnya, makna paling mendasar dari Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun latar belakang.
“Saya memaknai Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini penguatannya pada keadilan. Keadilan yang harus dirasakan masyarakat dari lapisan mana pun. Keadilan dalam arti menyentuh semua lini kehidupan,” ujarnya usai mengikuti upacara.
Tejo menilai, nilai keadilan dalam Pancasila juga harus tercermin melalui penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang terus diperkuat. Meski Indonesia telah lama mengakui pentingnya HAM, menurutnya masih diperlukan pembelajaran dan evaluasi dari waktu ke waktu agar setiap warga negara memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum.
Semangat Pancasila harus terus dihadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Bagi Tejo, keadilan dan kemakmuran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan yang menghasilkan kemakmuran tidak akan bermakna jika tidak disertai pemerataan dan rasa keadilan. Sebaliknya, keadilan juga membutuhkan dukungan kesejahteraan agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Pancasila itu keadilan. Karena keadilan itu penting. Kemakmuran tanpa keadilan percuma, keadilan tanpa kemakmuran juga percuma. Harus seimbang,” tegasnya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 pun menjadi pengingat bahwa cita-cita besar bangsa tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat, sebagaimana amanat sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.(kopi8/kopi13/kopi3)
