Pelantikan BPD PAW 5 desa di Long Mesangat oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Foto: Dewi/Pro Kutim
LONG MESANGAT – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman meresmikan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus pengangkatan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD untuk lima desa di Kecamatan Long Mesangat, Senin (22/6/2026).
Pelantikan tersebut meliputi anggota PAW BPD Desa Melang, Sumber Agung, Tanah Abang, Mukti Utama, dan Segoi Makmur. Masa jabatan anggota PAW berlaku hingga berakhirnya masa bakti BPD periode berjalan atau sampai dilantiknya anggota BPD yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun anggota PAW BPD yang dilantik yakni Intan Saban sebagai anggota PAW BPD Desa Melang. Selamet Triyono dan Sisilia Semuailin untuk Desa Sumber Agung. Dewi Santika untuk Desa Tanah Abang. Angga Dwi Setiawan dan Samsul Arifin untuk Desa Mukti Utama, serta Bambang Trisno untuk Desa Segoi Makmur.
Pengangkatan tersebut menjadi bagian dari perubahan susunan keanggotaan BPD berdasarkan keputusan Bupati Kutim yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD masa bakti 2021-2029.
Dalam kesempatan itu, Camat Long Mesangat Rapicin menyampaikan kondisi sejumlah infrastruktur dasar, khususnya jembatan dan gorong-gorong di wilayahnya yang membutuhkan perhatian.
Ia menjelaskan, sebagian besar jembatan dan gorong-gorong di Kecamatan Long Mesangat telah berusia lebih dari 30 tahun sejak pembangunan awal pada masa pembukaan kawasan transmigrasi. Kondisi material kayu yang mulai lapuk serta keterbatasan kemampuan tonase menjadi kendala, terlebih dengan meningkatnya aktivitas kendaraan berat dan alat berat yang melintas.
“Dari tahun 2023 sampai 2025 sudah ada lima titik jembatan maupun gorong-gorong yang diperbaiki. Ini dilakukan karena akses tersebut menjadi jalur utama masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.
Selain perbaikan yang telah dilakukan, pemerintah kecamatan bersama pihak terkait juga melakukan pemetaan titik rawan. Dari jalur Sumbe Sari hingga Segoi Makmur ditemukan 11 titik yang perlu mendapat perhatian.
Rapat koordinasi bersama perusahaan, pemerintah desa, forum koordinasi, dan tokoh masyarakat telah dilakukan untuk mencari solusi bersama. Hasilnya, sejumlah pihak berkolaborasi memperbaiki infrastruktur jalan.
Dalam kegiatan perbaikan terakhir, sejumlah titik jalan yang berlubang dan licin telah ditangani. Dukungan diberikan oleh perusahaan melalui penyediaan pipa, alat berat, serta material timbunan. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan menyediakan tanah timbunan secara swadaya.
Total enam titik pada ruas Sumber Sari hingga Segoi Makmur berhasil diperbaiki melalui kerja sama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memberikan apresiasi kepada camat, perusahaan, dan masyarakat yang berperan dalam membantu pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan.
Bupati menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah penting di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan. Ia menyebut APBD Kutim mengalami perubahan dari sekitar Rp 11 triliun pada 2024 menjadi Rp 9 triliun pada 2025 dan sekitar Rp 5,1 triliun pada tahun berjalan.
“Dengan kondisi ini, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga pembangunan tetap berjalan,” kata Bupati.
Ia juga mengingatkan perusahaan agar tetap memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, terutama dalam menjaga keberadaan hutan yang menjadi bagian penting bagi keseimbangan alam.
Selain itu, Bupati menyampaikan arahan kepada anggota BPD yang baru dilantik agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta program pemerintah lainnya.
Menurutnya, anggota BPD merupakan mitra pemerintah desa yang memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap program bantuan keuangan khusus desa, termasuk dana yang diperuntukkan bagi Rukun Tetangga (RT). Ia meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai peruntukan.
“Kepala desa harus memahami bahwa setiap anggaran memiliki tujuan. Jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta anggota BPD untuk tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat serta mendorong pemerintahan desa berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Pelantikan PAW BPD dan upaya perbaikan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa serta percepatan pembangunan di Kecamatan Long Mesangat.(kopi15/kopi13/kopi3)
