Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan materi di kegiatan Rapat Koprdinasi dan Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS. Foto: Lintang/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan mengambil langkah tegas dengan menertibkan tempat hiburan malam (THM) yang terindikasi menjadi lokasi praktik prostitusi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan penyebaran HIV/AIDS di Kutim.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Jumat (24/7/2026).
Mahyunadi mengatakan pihaknya telah mendapatkan persetujuan Bupati Kutim untuk melakukan penertiban terhadap THM yang terbukti menjadi tempat praktik prostitusi, baik yang memiliki izin maupun yang beroperasi secara ilegal.
“Saya sudah izin kepada Bupati dan beliau mengatakan lanjutkan. Maka kami akan melakukan penghentian kegiatan prostitusi yang ada di seluruh Kutai Timur,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Kutim akan menggelar rapat lintas sektor bersama aparat keamanan, Satpol PP dan instansi terkait guna menyusun langkah penertiban.
Menurutnya, praktik prostitusi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran HIV/AIDS sehingga perlu ditangani secara serius, bersamaan dengan edukasi kepada masyarakat dan penguatan layanan kesehatan.
“Yang utama terjadi pada tempat-tempat hiburan atau THM yang mengandung unsur prostitusi. Karena itu akan kami bahas bersama lintas sektor untuk dilakukan penertiban,” katanya.
Meski demikian, Mahyunadi menegaskan pendekatan represif bukan satu-satunya solusi. Pemerintah tetap akan mengedepankan identifikasi kelompok berisiko, edukasi, pendampingan serta perluasan layanan kesehatan agar penanganan HIV/ADIS berjalan secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati memaparkan hingga Mei 2026 terdapat 285 kasus baru ODHIV yang berhasil ditemukan. Layanan HIV kini telah tersedia di 31 fasilitas kesehatan di Kutim sebagai upaya memperluas deteksi dini dan akses pengobatan.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan HIV tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga menyentuh faktor-faktor sosial yang memengaruhi penyebaran penyakit tersebut.(kopi17/kopi13)
