Suasana Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan Kecil di Hotel Victoria, Sangatta, Rabu (5/8/2026). Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur menghimpun 100 nelayan pesisir dalam kegiatan peningkatan kapasitas sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia dan daya saing sektor perikanan. (Vian/Pro Kutim)
SANGATTA – Kekayaan alam dari hamparan laut yang membentang di pesisir Kutai Timur berupa limpahan sumber daya perikanan, tidak serta-merta menghadirkan kesejahteraan apabila para nelayan belum dibekali kemampuan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Perikanan memilih menempuh jalan yang lebih menyeluruh. Membangun kapasitas manusia, bukan hanya menyalurkan bantuan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan Kecil yang digelar di Hotel Victoria, Sangatta, Rabu (5/8/2026).
Sebanyak 100 nelayan mengikuti kegiatan itu, terdiri atas 50 peserta dari Kecamatan Sangatta Utara dan 50 peserta dari Kecamatan Sangatta Selatan. Bagi Dinas Perikanan Kutim, peningkatan kapasitas nelayan bukanlah agenda seremonial. Program tersebut diposisikan sebagai strategi jangka panjang agar masyarakat pesisir mampu mengelola potensi kelautan secara lebih produktif, tertib, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Perikanan Kutim, Yuliansyah, menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah selaras dengan harapan Bupati Kutim agar kekayaan laut yang dimiliki daerah benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, bukan hanya menjadi sumber daya yang dinikmati pihak lain.
Ia menekankan bahwa pembinaan terhadap nelayan tidak berhenti setelah bantuan disalurkan. Justru, menurutnya, tahapan yang lebih penting adalah memastikan para nelayan memiliki pengetahuan, pendampingan, serta kepastian legalitas dalam menjalankan aktivitas perikanan.
“Pembinaan kepada nelayan tidak berhenti pada pemberian bantuan. Kami juga terus melakukan penyuluhan, pendampingan, hingga memfasilitasi pengurusan izin kapal agar nelayan dapat menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dirancang agar nelayan tidak hanya bergantung pada dukungan peralatan, melainkan juga memiliki bekal untuk mengembangkan usahanya secara mandiri. Penyuluhan dilakukan secara berkesinambungan guna memperluas pemahaman mengenai tata kelola usaha perikanan, pemenuhan aspek legalitas, hingga penerapan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Bekal pengetahuan itu diharapkan menjadi landasan bagi nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan sekaligus memperkuat daya saing usaha mereka di tengah dinamika sektor perikanan yang terus berkembang.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Perikanan Kutim juga menjalin koordinasi erat dengan Pemprov Kaltim. Langkah tersebut diperlukan mengingat sebagian kewenangan bidang kelautan berada di tingkat provinsi, sehingga berbagai pelayanan kepada nelayan membutuhkan sinergi antarpemerintah.
“Beberapa kewenangan memang berada di pemerintah provinsi. Karena itu kami terus berkoordinasi agar kebutuhan nelayan tetap dapat difasilitasi dengan baik,” kata Yuliansyah.
Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga berupaya membenahi sarana penunjang yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar nelayan. Salah satunya ialah pengoperasian kembali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurut Yuliansyah, proses pengaktifan kembali fasilitas tersebut telah memasuki tahap lanjutan melalui pola kerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan, proses uji coba juga telah dilaksanakan.
“Prosesnya sudah berjalan, termasuk tahap uji coba. Insyaallah dalam waktu dekat SPBUN sudah bisa beroperasi. Lokasinya di dusun Kenyamukan,” jelasnya.
Tidak berhenti di situ, satu titik SPBUN lama juga direncanakan kembali difungsikan setelah seluruh proses pembaruan perizinan selesai. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memangkas hambatan nelayan dalam memperoleh bahan bakar, sehingga biaya operasional melaut dapat ditekan dan produktivitas penangkapan ikan meningkat.
Di lapangan, manfaat berbagai program pemerintah mulai dirasakan kelompok nelayan. Anggota Kelompok Nelayan Kecil Camar Laut Sangatta Selatan, Ruslan, mengakui perhatian pemerintah selama ini diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari bantuan mesin tempel, perahu, jaring, hingga pembenahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kini terus dikembangkan agar semakin representatif.
“Alhamdulillah kami sudah merasakan perhatian dari pemerintah. Bantuan mesin, perahu, jaring sudah kami terima, termasuk pengembangan TPI yang semakin baik. Semua itu sangat membantu kami dalam meningkatkan usaha perikanan,” ungkap Ruslan.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat persoalan yang memerlukan perhatian, terutama menyangkut pengaturan wilayah penangkapan ikan. Menurutnya, keberadaan kapal-kapal berukuran besar yang menangkap tuna dan tongkol di kawasan dekat pesisir dapat memengaruhi peluang nelayan kecil memperoleh hasil tangkapan.
“Kami berharap ada intervensi pemerintah agar kapal-kapal nelayan besar yang menangkap tuna dan tongkol tidak beroperasi terlalu dekat dengan wilayah tangkap nelayan pesisir. Dengan pembagian wilayah yang lebih tertata, nelayan kecil juga memiliki kesempatan memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal,” harapnya.
Harapan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan sektor perikanan tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga membutuhkan tata kelola ruang tangkap yang berkeadilan. Di titik itulah keberpihakan terhadap nelayan kecil menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus mempertahankan denyut ekonomi masyarakat pesisir.
Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, penyediaan infrastruktur pendukung seperti SPBUN, hingga upaya melindungi ruang tangkap nelayan tradisional, Pemerintah Kabupaten Kutim menapaki ikhtiar yang lebih menyeluruh. Sasarannya bukan semata meningkatkan produksi perikanan, melainkan menumbuhkan masyarakat pesisir yang lebih mandiri, tangguh, dan memiliki daya saing sehingga sektor perikanan dapat berkembang sebagai salah satu penyangga utama kesejahteraan daerah. (kopi4/kopi3)
