Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Marhadyn. Foto : Hasyim/Pro Kutim
SANGATTA – Di tengah geliat daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang mulai menyiapkan masa depan pascatambang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memilih menambatkan harapan pada sektor yang selama ini tumbuh di ruang-ruang keseharian masyarakat: usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program UMKM Naik Kelas, Pemkab Kutim berupaya membangun fondasi ekonomi yang lebih beragam sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi perubahan struktur ekonomi. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah pelaku usaha, melainkan juga membentuk watak kewirausahaan yang lebih matang, adaptif, dan berdaya saing.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Marhadyn, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan.
“UMKM naik kelas itu merupakan program strategis Pemerintah Pusat dan sangat didukung dengan program di pemerintah daerah dalam hal ini di Kabupaten Kutim,” kata Marhadin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/6/2026).
Di balik istilah “naik kelas”, tersimpan cita-cita yang lebih besar daripada sekadar pertumbuhan angka statistik. Pemerintah daerah menghendaki para pelaku usaha yang masih berada pada tahap rintisan (startup) mampu bertransformasi menjadi pelaku bisnis yang profesional, mandiri, dan memiliki kemampuan ekspansi yang lebih luas. Menurut Marhadyn, orientasi program tersebut bertumpu pada perubahan cara pandang pelaku usaha terhadap bisnis yang mereka jalankan. Pelaku UMKM didorong agar tidak berhenti sebagai pedagang skala kecil, melainkan tumbuh menjadi pengusaha yang mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Yang kita maksud UMKM naik kelas itu adalah kita memiliki keinginan bahwa pelaku-pelaku UMKM ini merupakan pelaku bisnis. Kita menginginkan mereka naik atau berkembang secara pesat yang dulunya dia hanya masih pemula,” ujarnya.
Keberhasilan program tersebut, lanjut dia, dapat diukur melalui peningkatan omzet dan pendapatan setelah pelaku usaha memperoleh pendampingan, pembinaan, serta akses terhadap berbagai fasilitas pengembangan usaha. Salah satu kawasan yang kini menjadi laboratorium pengembangan program tersebut adalah Kecamatan Kaubun. Wilayah ini dipilih bukan tanpa alasan. Selain memiliki infrastruktur yang memadai, Kaubun juga didukung keberadaan UMKM Center serta kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Itu hanya satu dari beberapa program UMKM naik kelas. Kebetulan di Kaubun, kita didukung oleh CSR PT GAM di dalam pengembangan UMKM,” kata Marhadyn.
Di kecamatan tersebut, sedikitnya 33 pelaku UMKM telah berhimpun dalam sebuah koperasi bersama. Kehadiran koperasi menjadi simpul penguatan usaha yang memungkinkan para anggota memperoleh pendampingan lebih terstruktur, mulai dari tata kelola usaha hingga perluasan jejaring pemasaran. Peran perusahaan melalui program CSR turut memperkaya ekosistem tersebut. Pendampingan yang diberikan tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga penguatan kapasitas usaha agar pelaku UMKM mampu bertahan sekaligus berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Ekosistem itu kian lengkap dengan keberadaan UMKM Center yang menjadi ruang konsultasi, pembelajaran, dan pemasaran bagi para pelaku usaha. Fasilitas tersebut bahkan disebut memberikan layanan sepanjang waktu bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
“UMKM Center di sana betul-betul memberikan pelayanan 24 jam kepada teman-teman UMKM. Begitu pelayanan tentang konsultasi, pelayanan tentang pemasaran,” ujarnya.
Yang menarik, pengembangan UMKM di Kaubun mulai memasuki babak baru dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Melalui layanan chatbot, pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan konsultasi secara lebih cepat tanpa harus menunggu layanan tatap muka. Marhadyn menyebut inovasi tersebut sebagai langkah penting dalam memperluas akses layanan sekaligus mempercepat proses pembelajaran bagi pelaku UMKM.
“Chatbot itu sebuah interaksi yang langsung dari teman-teman UMKM untuk bertanya apa saja tentang pengembangan UMKM-nya. Ini inovasi yang berbasis artificial intelligence (AI),” katanya.
Pemkab Kutim berencana mengembangkan model serupa di wilayah lain. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital yang semakin dibutuhkan oleh pelaku usaha, terutama di tengah percepatan perkembangan teknologi. Di balik seluruh ikhtiar itu, terdapat tujuan yang lebih mendasar: menyiapkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak lagi bertumpu pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan minyak serta gas bumi. UMKM dipandang sebagai wahana ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha maupun lingkungan sekitarnya.
“Pertumbuhan UMKM ini bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Marhadyn.
Bagi Kutim, penguatan UMKM bukan semata agenda pembangunan ekonomi. Ia merupakan ikhtiar menenun masa depan, ketika kesejahteraan masyarakat bertumpu pada kreativitas, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari Kaubun, jalan menuju transformasi ekonomi itu perlahan mulai dirintis. (kopi14/kopi3)
