Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat memberikan arahan dalam Rakor Penanggulangan HIV/AIDS. Foto: Rusli/Pro Kutim
SANGATA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kutim harus memasuki tahap yang lebih progresif melalui berbagai terobosan nyata, bukan hanya berfokus pada pendataan kasus. Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS yang diselenggarakan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutim di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim selaku leading sector bersama KPAD Kutim ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor, mengevaluasi capaian pelaksanaan program, sekaligus menyusun langkah-langkah penyelesaian berbagai tantangan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kutim.
Dalam sambutannya, Mahyunadi mengapresiasi Dinas Kesehatan, KPAD, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terus bersinergi menjalankan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
“Semoga rapat ini benar-benar memberikan manfaat bagi Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam upaya menanggulangi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran HIV. Saya berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan terbaik agar angka kasus di Kutai Timur dapat terus ditekan, bahkan kalau bisa tidak ada lagi penambahan kasus baru,” ujarnya.
Sebagai Ketua Pelaksana KPAD Kutim, Mahyunadi mengaku masih belum puas dengan capaian penanggulangan HIV/AIDS di daerah. Menurutnya, meskipun kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi dan menemukan kasus semakin baik, peningkatan jumlah kasus yang terdeteksi tetap menjadi perhatian serius yang memerlukan langkah penanganan lebih efektif.
Ia menilai keberhasilan menemukan lebih banyak kasus merupakan indikator meningkatnya jangkauan layanan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut harus diikuti dengan strategi pencegahan yang lebih kuat agar tidak terus terjadi penambahan kasus baru.
“Kita tidak boleh berhenti pada pendataan. Setelah seseorang teridentifikasi, harus ada pendampingan, edukasi, pengobatan yang berkelanjutan, serta upaya agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Di sinilah diperlukan inovasi dan terobosan dari seluruh pihak,” tegasnya.
Mahyunadi juga meminta KPAD bersama seluruh pemangku kepentingan menyusun pola penanganan yang lebih komprehensif, mulai dari edukasi kepada masyarakat, penguatan pembinaan generasi muda, peningkatan kolaborasi dengan dunia pendidikan, hingga pengawasan terhadap faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS.
Menurutnya, penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi juga mengungkapkan rencana Pemerintah Kabupaten Kutim untuk memperkuat pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang terindikasi menjadi lokasi praktik prostitusi sebagai bagian dari langkah pencegahan penyebaran penyakit menular, melalui koordinasi bersama instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di akhir arahannya, Mahyunadi meminta agar rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat segera ditindaklanjuti sebagai agenda kerja bersama.
“Jangan sampai rapat ini hanya menjadi forum diskusi tanpa tindak lanjut. Saya ingin seluruh rekomendasi dirumuskan dengan jelas sehingga menjadi dasar aksi nyata dalam menekan angka HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Sekretaris KPAD Kutim, dr Marthen Luther, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menjadi wadah evaluasi pelaksanaan program, berbagi informasi dan pengalaman, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan HIV/AIDS di Kutim.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut koordinasi antarinstansi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh mitra semakin kuat sehingga pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.(kopi12/kopi13/kopi3)
