Momen Kepala Dinas Kesehatan Bahrani yang hadir mewakili Bupati menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024. Foto: Ist for Pro Kutim
JAKARTA- Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC) pada 2024 ini. Pengharhaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin, dalam ajang UHC Awards 2024, Kamis (8/8/2024). Acara yang digelar di Jakarta ini turut dihadiri oleh kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam sambutannya, Wapres RI Ma’ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendukung program JKN.
“Pencapaian UHC di berbagai daerah ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Wapres dengan tegas.
Tak hanya di dalam negeri, prestasi Indonesia dalam mencapai UHC juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA), yang diserahkan langsung oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, juga turut memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang berhasil mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Hingga 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau sekitar 98,15 persen dari total penduduk Indonesia. Ghufron menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal jumlah peserta, tetapi juga memastikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri.
“Kami telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, kami juga melayani masyarakat di daerah terpencil melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung,” jelas Ghufron.
Lebih lanjut, Ghufron menambahkan bahwa sejak 2014, BPJS Kesehatan telah mengalami peningkatan signifikan dalam penerimaan iuran, yang mencapai Rp151,7 triliun pada tahun 2023, dengan tingkat kolektibilitas mencapai 98,62 persen. Di tahun yang sama, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membiayai 29,7 juta kasus penyakit berbiaya tinggi, termasuk penyakit katastropik.
“Penting bagi kita untuk melakukan deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat pula penanganannya,” tambah Ghufron.
Selanjutnya ia mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mendaftarkan warganya sebagai peserta JKN, terutama bagi yang belum meraih predikat UHC.
“Bagi yang sudah, mari kita pertahankan dan tingkatkan agar seluruh penduduk terlindungi,” pungkas Ghufron.
Penghargaan UHC ini menjadi langkah penting menuju Indonesia yang lebih sehat, sejalan dengan upaya bersama dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks Kabupaten Kutim, Kepala Dinas Kesehatan dr H Bahrani yang hadir mewakili Bupati menerima penghargaan tersebut, menyatakan bahwa Pemkab Kutim telah berhasil mendaftarkan 463.968 jiwa sebagai peserta JKN per Juli 2024. Jika di persentase mencapai 107,99 persen dari total penduduk kabupaten yang berjumlah 429.640 jiwa.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memberikan perlindungan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” ujar Bahrani didampingi Kepala BPJS Kutim Herman Prayudi dan beberapa pejabat lingkup Dinkes Kutim.
Penghargaan UHC yang diterima Kutim ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan daerah, tetapi juga cerminan dari komitmen yang lebih besar untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Di tengah ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat, pencapaian ini menjadi bukti bahwa kerja keras pemerintah pusat dan daerah dalam sektor kesehatan mulai menuai hasil yang positif.
Dengan predikat UHC yang diraih, tantangan berikutnya bagi Kutim dan daerah lainnya adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian ini. Serta memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari jaminan kesehatan nasional. (kopi3)
