Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim Marhadyn bersama Asosiasi Pengelola dan Penyelenggara Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kutim. Foto: Istimewa
SANGATTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya diproyeksikan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Di balik rencana operasional sekitar 100 dapur MBG yang akan tersebar di 18 kecamatan, tersimpan agenda besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, memperkuat produktivitas sektor pangan lokal, sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan bahan baku.
Ketika program nasional tersebut mulai berjalan penuh hingga ke desa-desa, kebutuhan terhadap beras, sayuran, telur, daging, ikan, hingga berbagai produk olahan diperkirakan meningkat secara signifikan. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD dan pelaku program MBG mulai menyiapkan langkah antisipatif agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi, melainkan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim Akbar Tanjung menilai kesiapan sektor produksi menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut. Menurut dia, petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus mulai meningkatkan kapasitas produksinya agar mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG yang akan beroperasi di berbagai wilayah.
“Kami akan mendorong petani, peternak dan UMKM untuk lebih produktif untuk menyambut MBG di desa-desa operasional,” ujar Akbar Tanjung, belum lama ini.
Ia menegaskan, peningkatan produktivitas menjadi langkah strategis untuk menghindari lonjakan harga bahan pangan ketika seluruh dapur MBG mulai beroperasi. Dengan pasokan yang berasal dari daerah sendiri, kebutuhan program dapat dipenuhi secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat akibat kenaikan harga.
Dalam skema yang sedang dibangun, Program MBG di Kutim diarahkan berjalan dalam dua jalur sekaligus. Pertama, memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang seimbang dan berkualitas. Kedua, menciptakan pasar baru yang berkelanjutan bagi petani, peternak, dan UMKM lokal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kutim mulai menyiapkan pemetaan pelaku usaha di seluruh wilayah kabupaten. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan bahan baku dapur MBG dapat diselaraskan dengan kemampuan produksi UMKM yang ada.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim Marhadyn mengatakan pemetaan akan menjadi fondasi dalam membangun sinergi antara pelaku UMKM, Asosiasi Pengelola dan Penyelenggara Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta mitra pengelola dapur MBG.
“Kami akan melakukan pemetaan UMKM di Kutai Timur. Hasil pemetaan ini akan dibangun sinerginya dengan pihak APPMBGI, SPPG dan mitra di masing-masing dapur MBG,” ujar Marhadyn.
Menurut dia, pemetaan menjadi langkah penting mengingat karakteristik UMKM di Kutim tersebar pada wilayah yang sangat luas dengan potensi yang beragam. Setiap kecamatan memiliki keunggulan masing-masing, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah tangga, hingga usaha pengolahan pangan yang berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok dapur MBG.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola dan Penyelenggara Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kutim, Habibi, menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal merupakan salah satu kunci keberhasilan program tersebut.
“Program Makan Bergizi Gratis wajib sukses di Kutai Timur dengan melibatkan seluruh pelaku UMKM yang tersebar di 18 kecamatan. Program ini bukan hanya untuk gizi siswa, tapi juga untuk pemberdayaan petani, peternak dan UMKM yang ada di Kutai Timur,” ujar Habibi.
Habibi menjelaskan, sekitar 100 dapur MBG yang direncanakan beroperasi di seluruh kecamatan akan disinkronkan dengan pelaku UMKM lokal. Melalui pola kemitraan tersebut, kebutuhan bahan baku tidak hanya dipenuhi dari luar daerah, tetapi diupayakan berasal dari rantai produksi yang tumbuh dan berkembang di Kutim sendiri.
Kolaborasi antara APPMBGI dan Dinas Koperasi serta UMKM Kutim, lanjutnya, akan menjadi jembatan untuk mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan kemampuan produksi pelaku usaha lokal. Dengan demikian, setiap dapur MBG tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Jika rantai pasok lokal mampu dibangun secara kuat dan berkelanjutan, manfaat program MBG diyakini akan melampaui tujuan awalnya. Program tersebut tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menghidupkan lahan pertanian, meningkatkan produksi peternakan, memperluas pasar bagi UMKM, menjaga ketersediaan pangan, serta menahan potensi gejolak harga di tingkat daerah.
Di titik itulah Program Makan Bergizi Gratis di Kutim diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh dua kebutuhan sekaligus. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari desa-desa hingga pelosok 18 kecamatan. (*/kopi3)
