Koordinasi rencana lokasi kelistrikan Kutim. Foto Fathul/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama PT PLN (Persero) UP2K Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan akselerasi masif pembangunan infrastruktur kelistrikan desa untuk tahun anggaran 2026. Komitmen tersebut dipertajam dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Kerja Bupati pada Jumat (5/6/2026).
Melalui alokasi dana APBN 2026, intervensi pembangunan kelistrikan tahun ini difokuskan pada 31 klaster lokasi, yang mencakup perluasan jaringan di 21 desa lama serta penyalaan perdana di 10 desa baru yang selama ini belum teraliri listrik PLN. Langkah agresif ini ditargetkan mampu mendongkrak secara signifikan Rasio Desa (RD) berlistrik PLN di Kutim, dari angka semula 90,78 persen (128 desa) melonjak tajam menjadi 97,87 persen (138 desa) pada akhir tahun 2026.
Manajer PLN UP2K Kaltim, Nur Hakim, dalam pemaparan koordinasinya di hadapan Bupati menjelaskan bahwa megaproyek kelistrikan desa tahun ini akan menyasar estimasi 3.975 calon pelanggan rumah tangga baru. Guna menghubungkan 21 desa lama dan 10 desa baru ini ke dalam sistem kelistrikan global, PLN akan membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 282,85 kilometer sirkit (kms) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 175,48 kms. Selain bentangan kabel, PLN juga siap mendistribusikan dan memasang 73 unit gardu trafo dengan kapasitas total mencapai 5.150 kVA di wilayah-wilayah target tersebut.
“Infrastruktur fisik yang kami siapkan untuk tahun ini sangat besar. Kami berharap dengan kapasitas gardu total 5.000 kVA lebih ini, keandalan listrik di daerah pedalaman dan pesisir Kutim bisa terjaga dengan optimal setelah konstruksi rampung,” ujar Nurhakim saat memaparkan detail teknis.
Berdasarkan Daftar Penetapan Lokasi APBN 2026, proyek perluasan dan pembangunan jaringan baru ini tersebar secara masif di sejumlah kecamatan strategis. Di Kecamatan Batu Ampar, proyek akan menyasar kawasan Desa Himba Lestari khususnya RT 3, RT 4, RT 7, dan RT 8. Sementara di Kecamatan Bengalon, kawasan yang dilewati meliputi Tebangan Lembak, Tepian Langsat (RT 1, RT 2, RT 3), Tepian Budaya (RT 12, RT 13, RT 14), hingga wilayah Sawito.
Akselerasi besar juga menyasar Kecamatan Sandaran yang memprioritaskan kawasan Belidan, Tanjung Pagar, Susuk Tengah, Susuk Dalam, Susuk Luar, Marukangan, serta Tadoan. Di wilayah Kecamatan Sangkulirang, proyek mencakup Kerayaan Bilas, Soren, Melawai, Wonotirto, Perupuk, dan Tanjung Manis. Tidak ketinggalan, kawasan pedalaman di Kecamatan Busang dan Muara Ancalong akan menyasar Desa Mekar Baru dan Long Poq Baru, berdampingan dengan wilayah perkotaan serta pesisir seperti area Air Port dan Teluk Lombok di Sangkima (Sangatta Selatan), hingga Bukit Kayangan di Singa Gembara (Sangatta Utara).
Bupati Ardiansyah Sulaiman memberikan apresiasi tinggi atas komitmen PLN dalam mengalokasikan anggaran pusat (APBN) untuk pemenuhan hak energi masyarakat Kutim. Namun demikian, Pemda Kutim menyadari bahwa keberhasilan realisasi fisik di 31 klaster ini sangat bergantung pada kecepatan penyelesaian kendala nonteknis di lapangan. Dari pemetaan PLN, tantangan terbesar mencakup perizinan pemangkasan pohon kelapa sawit (Right of Way/ROW) milik korporasi swasta, izin pelintasan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga legalitas jalur kelola Balai Taman Nasional Kutai (TNK).
Menyikapi tantangan tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman langsung mengeluarkan instruksi tegas dari meja kerjanya kepada jajaran dinas terkait, Bagian Sumber Daya Alam (SDA) serta para camat setempat untuk proaktif membantu PLN di lapangan.
“Saya minta seluruh jajaran, mulai dari Bagian SDA hingga camat, tidak ada lagi yang pasif. Semua harus bergerak mendampingi PLN di lapangan. Urusan perizinan dengan perusahaan sawit, jalur perhutanan, maupun kawasan TNK harus dikoordinasikan secara intensif dari sekarang agar tiang dan kabel bisa segera masuk tanpa terhambat masalah birokrasi lahan,” tegas Ardiansyah Sulaiman di sela-sela rapat.
Pemkab Kutim menyatakan bahwa sinergi ini harus dikawal ketat tanpa penundaan agar seluruh target konstruksi selesai tepat waktu.
“Listrik ini adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Jika target sembilan puluh tujuh persen rasio desa berlistrik ini tercapai di akhir tahun, ini akan menjadi lompatan besar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman kita,” tambah Ardiansyah optimis.(kopi5/kopi13/kopi3)
