SANGATTA- Hari pertama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan menyasar di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Di Forum zona pedalaman daerah kaya dengan perkebunan sawit tersebut mencuat program-program prioritas terutama dalam peningkatan infrastruktur.
Kegiatan Musrenbang dipusatkan di area Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Camat Muara Wahau, Rabu (22/2). Namun agenda ini tidak dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang yang sedianya membuka kegiatan Musrenbang, beliau masih berada di Surabaya. Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Rupiansyah lantas mewakili. Akhirnya acara baru dibuka sekitar pukul 09.30 Wita.
Turut hadir Camat Muara Wahau Irang Ajang, Kabag Pemerintahan Setkab Kutim Alexander Siswanto, perwakilan anggota DPRD Kutim, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan deretan kepala desa (kades) di yang mendiami desa-desa di Muara Wahau seperti Desa Karya Bhakti, Long Wehea, Wahau Baru, Diaq Lay, Benhes, Dea Beq, Jak Luay, Wanasari, dan Nehes Liah Bing. Dari sebagian usulan kades tentang daftar usulan prioritas pembangunan sarana pra sarana infrastruktur yang disampaikan, rata-rata meliputi pembangunan gedung PKK, pembangunan Kantor Danramil dan Polsek, pipanisasi air bersih PDAM, semenisasi, pengerasan jalan kebun, pemasangan jaringan PLN, hingga pembangunan drainase kiri kanan jalan desa.
“Musrenbang ini menjadi awal perencaan program pembangunan desa-desa untuk Tahun 2018, khusus di Muara Wahau saya bisa berikan saran untuk seluruh kades yang hadir mempersiapkan Unit Pelaksana Tugas (UPT) membantu progress kerja berkesinambungan tepat sasaran, disiapkan kawasan khusus,” kata Rupiansyah.
Rupi, sapaan akrab Rupiansyah menambahkan kades bisa merencanakan dulu tempat atau lahan mendirikan Gedung UPT selanjutnya disiapkan program kerja. Untuk prioritas persoalan jalan dan semenisasi menjadi akses baru untuk kebutuhan warga juga memang harus perlu dikawal penuh. Namun dia meminta agar permasalahan pipa PDAM di inventirisasi terlebih dahulu. Seperti jumlah data penduduk yang memerlukan air bersih dan data lainnya. Sementara listrik memang menjadi pekerjaan rumah untuk dicarikan solusinya.
Selanjutnya masalah belum masuknya daya listrik juga harus dipikirkan, sehingga tak menunggu. Untuk itu diperlukan komunikasi berkelanjutan dengan PLN. Dia mengatakan sebenarnya bisa saja Pemkab Kutim membangun gardu listrik untuk mengalirkan daya ke desa-desa, namun terkendala asset. Pasalnya nanti pasti akan di audit karena tidak diperbolehkan menggunakan dana hibah.
“Perlu keseriusan, contohnya saja di Bukit Pelangi sudah 16 tahun masih menggunakan genset, walaupun di jam tertentu sudah dialiri listrik PLN. Kembali lagi dengan dana Rp 2 Miliar hingga Rp 5 Miliar sudah diusulkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sudah terdata semua. Saya mewakili Pemkab Kutim terus berkoordinasi dengan Kepala Bappeda,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Muara Wahau Irang Ajang mengatakan berharap usualan-usulan yang sudah mengemuka di Musrenbang ini sesuai dengan perencanaan menuju program fokus dan tuntas. Sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh Bupati.
“Koordinasi dan komunikasi sudah terjalin baik bekerja sama dengan kades. Sebelumnya sudah bertemu satu meja di Musrenbang Desa. Nah di Musrenbang Kecamatan ini saya laporkan hasil-hasil program prioritas ke Pemkab Kutim,” ujarnya.
Irang mengutarakan anggaran dalam krisis defisit ini tidak membuat masalah yang terpenting perencanaan sudah dijalankan secara matang oleh kecamatan dan desa bisa bersinergi berangkat dari pembangunan di Muara Wahau yang masih minim. Dia berharap semua itu jadi kekuatan bersama-sama untuk meningkatkan sektor infrastruktur sejalan dengan pembangunan Kutim. (hms13)
