Sosialisasi RAN PASTI Regional II oleh BKKBN secara virtual, Selasa (15/3/2022).Foto: Wahyu Yuli Artanto Pro Kutim
SANGATTA- Percepatan penurunan angka stunting saat ini semakin dikebut. Sesuai dengan rencana, maka 2024 merupakan tahun terakhir dari rencana nasional menurunkan jumlah stunting menjadi 14 persen. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan berbagi strategi merealisasikan program itu. Salah satunya dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).
RAN PASTI merupakan panduan penanganan stunting, khususnya untuk diterapkan oleh stakeholder di tingkat daerah. RAN PASTI dilaksanakan mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Menyangkut hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Apabila (RAN PASTI) ini diterapkan secara nasional, maka akan membawa dampak signifikan untuk mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan Presiden RI,” ujar Agus Suprapto, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK saat membuka Sosialisasi RAN PASTI Regional II oleh BKKBN secara virtual, Selasa (15/3/2022).
Sosialisasi RAN PASTI ini diikuti 8 provinsi dan 98 kabupaten/kota termasuk Kutai Timur (Kutim). dalam sosialisasi, Agus memaparkan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa. Diuraikan juga mengenai bagaimana metode dalam pemantuan, pelaporan, evaluasi, serta skenario pendanaan penanganan stunting di daerah.
“Artinya apabila mengacu pada RAN PASTI, maka kekompakan pemerintah daerah, Kepala OPD, Kader BKKBN, ibu-ibu TP PKK serta masyarakat, target penurunan stunting 14 persen pada tahun 2024 bisa tercapai,” katanya optimis.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim Indra Arie mewakili kepala dinasnya mengatakan, pihaknya sedang menyusun surat keputusan Tim Koordinas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten. Nantinya tim terdiri dari Dinkes, Bappeda, TP PKK dan DPPKB sebagai koordinator. Tim ini akan langsung diketuai Bupati Ardiansyah Sulaiman, selaku kepala daerah.
“Tim pendamping yang terdiri dari Bidan atau nakes, Kader TP PKK serta tim pendamping KB,” terangnya.
Arie menambahkan, sebagai wujud komitmen Pemkab Kutim dalam menurunkan stunting, semua OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah serta masyarakat diminta saling bersinergi. Berkolaborasi melakukan program kegiatan yang fokus menurunkan angka stunting. Khususnya desa-desa lokus stunting di Kutim. Sesuai dengan instruksi Bupati Kutim. (kopi6/kopi3)