Pejabat OPD Kutim mengikuti Rakornas PIP di Ruang Tempudau. Foto: irfan/pro kutim
SANGATTA – Sejumlah catatan penting menguat dan harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan. Hal ini diminta langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka kegiatan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Pemkab Kutim tak ketinggalan untuk mengikuti webinar ini secara daring di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim. Tampak beberapa pejabat perwakilan OPD hadir, seperti Inspektur Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim Muhammad Hamdan dan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif Kutim Darsafani dan sejumlah undangan lainnya.
Jokowi menekankan bahwa belanja pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting. Yaitu menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efektif, efisien dan akuntabel.
Presiden pun meyakini belanja produk dalam negeri dapat memaju pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga memicu investasi.
“Saya minta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyinergikan upaya ini, kawal semua Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah dan unit-unit yang lain. Untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” tegasnya dalam siaran pers di kanal youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi juga menekankan belanja negara harus efisien. Ia tak ingin APBN sebesar Rp 2714 triliun dan APBD yang sebesar Rp 1197 triliun hanya digunakan untuk belanja produk-produk impor. Dengan membelanjakan produk-produk dalam negeri, maka juga akan meningkatkan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
Jokowi mengaku tahu banyak kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang tidak ingin membeli produk dalam negeri dengan berbagai alasan. Seperti tak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, kurangnya kualitas produk dan lain-lain.
“Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN lho, ini uang APBD lho, (kok) belinya produk impor,” kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi juga ingin agar pemerintah daerah segera memiliki e-katalog lokal. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 123 pemerintah daerah sudah memiliki e-katalog. Ia pun meminta BPKP agar betul-betul mengawal seluruh daerah lainnya agar memiliki e-katalog.
Selanjutnya, Jokowi juga menginstruksikan agar BPKP terus mengawal kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMD untuk memenuhi komitmen target belanja produk dalam negeri. Ia bahkan meminta agar memberi sanksi yang tegas. (kopi13/kopi3)
