Jalannya Bimtek optimalisasi peran kader IMP. Foto: Wahyu DPPKB Kutim
BALIKPAPAN – Disela-sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yakni kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD dalam capaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting, dirangkai pula dengan diskusi bersama kepala dinas (Kadis) dan jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) membahas tupoksi di lapangan kader-kader.
Diskusi yang berlangsung di Meeting Room Hotel Golden Tulip, Kamis (18/7/2024), diawali dengan penyampaian oleh Masriana kader PPKBD dari Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran. Ia menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di antaranya membantu PLKB dalam melaksanakan penyuluhan di masyarakat dan juga di posyandu.
“Kemudian membantu PLKB membentuk kader remaja di sekolah-sekolah, membantu PLKB dalam pencatatan dan pelaporan keluarga berencana di Desa Susuk tengah termasuk kegiatan yang ada di kecamatan,” ungkapnya.
Senada, Eni kader Sub PPKBD dari Desa Nehas Selabing Kecamatan Muara Wahau menyampaikan wilayah desanya cukup luas, penduduknya ada dari suku setempat yakni suku Dayak dan suku luar sebagai pendatang. Ia mengungkapkan kendala dalam bekerja adalah persoalan bahasa untuk berkomunikasi.
“Kader ini ada dari luar desa jadi permasalahannya warga sekitar masih sangat kental dengan bahasa daerahnya. Terus terang kendalanya adalah bahasa. Jadi saat ini hanya bisa menarik teman-teman yang pandai bahasa daerah desa itu,” tambahnya.
Dengan warga setempat, pihaknya baru bisa mengajak warga untuk datang ke posyandu. Agar bisa memantau perkembangan anak-anak mereka.
Sementara itu, Lurah Singa Geweh Supriyanto menyarankan untuk sinkronisasi data sangat perlu. Apalagi mengenai kasus stunting sampai kemiskinan ekstrim. Jika perlu dibuat MoU dengan perangkat daerah terkait data tersebut.
“Kalau data stunting tidak sinkron, data yang muncul itu-itu saja,” ucapnya.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan, Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi memberikan solusi mereka untuk berkolaborasi dengan unsur desa. Bangun sinergitas dengan istri RT hingga istri kepala desa, karena tupoksinya ada juga di TP-PKK. Ke depan pun DPPKB akan membentuk Bunda Genre tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Agar memudahkan identifikasi dan koordinasi permasalahan hingga kebawah.
“Penyuluh jangan diam harus aktif. Bangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Untuk terkait data stunting, Junaidi mengatakan data memang harus diupdate, maka dari itu para penyuluh dan kader jika menemui permasalahan anak yang berisiko stunting sudah tiada atau mamang masih harus ditangani tetap harus segera dikoordinasikan secepatnya.
“Data itu memang harus fix, agar memunculkan by name by address. Supaya bisa ditinjau langsung,” ujarnya.
Terakhir, ia mengingatkan para kader dan penyuluhan harus bekerja dengan maksimal. Apabila tak mampu silakan mundur, karena kader dan penyuluhan merupakan ujung tombak di lapangan.(*/kopi13)
