Momen Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat resmikan SDN 01 dan Balai Pertemuan Umum (BPU). Foto: Vian Pro Kutim
SANDARAN – Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadi motor penggerak pembangunan, terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian masyarakat. Hal ini ditegaskan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, saat meresmikan SDN 01 Sandaran dan Balai Pertemuan Umum (BPU) serta menghadiri perayaan HUT ke-7 Desa Susuk Tengah, Selasa (11/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Ardiansyah menekankan bahwa ADD yang berkisar antara Rp 6-9 miliar per desa seharusnya menjadi barometer pembangunan yang nyata. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan secara efektif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
“Manfaatkan sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati bersama BPD dan warga. Jangan sampai ada penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tidak bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan desa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kecamatan, kepala desa, dan sektor swasta menjadi sangat penting.
“Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak,” ujarnya.
Transparansi Dana Desa Jadi Perhatian
Lebih lanjut, Bupati Ardiansyah mengingatkan kepada para kepala desa untuk berhati-hati dalam mengelola Dana Desa (DD). Ia menegaskan bahwa pengawasan DD bukan lagi di bawah Pemkab Kutim, melainkan langsung dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
“Dana ini bukan uang pribadi, melainkan dana negara yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup di desa. Maka, penggunaannya harus transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ardiansyah juga menegaskan bahwa penyalahgunaan DD dapat berakibat fatal, termasuk sanksi hukum bagi kepala desa yang terbukti melakukan penyelewengan. Ia meminta semua pemangku kepentingan untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam mengelola dana tersebut demi kesejahteraan masyarakat desa.
Permintaan Listrik PLN untuk Desa Susuk Tengah
Dalam dialog dengan warga, Kepala Desa Susuk Tengah Ainun Yaqin, menyampaikan permohonan agar listrik PLN segera masuk ke desanya. Menanggapi hal itu, Ardiansyah mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim terus berkoordinasi dengan PT PLN untuk mempercepat pemasangan jaringan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik.
“Kami memahami kebutuhan listrik yang mendesak bagi warga. Sambil menunggu proses dari PLN, saya mengimbau perusahaan-perusahaan swasta di sekitar Desa Susuk Tengah untuk turut membantu dengan menyalurkan kelebihan daya listrik yang mereka miliki,” kata Ardiansyah.
Ia berharap dalam waktu dekat, persoalan listrik di desa tersebut bisa segera teratasi. Sehingga masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan. Dengan berbagai upaya ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan desa agar lebih mandiri dan sejahtera. Namun, keterlibatan masyarakat dalam mengawal transparansi anggaran juga menjadi kunci keberhasilan program pembangunan di tingkat desa. (kopi4/kopi3)
