SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tancap gas menuntaskan Musyawarah Desa dan Kelurahan (Musdes) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh wilayahnya. Instruksi tegas disampaikan langsung oleh Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, usai menghadiri peluncuran Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan KMP se-Kalimantan Timur (Kaltim), yang dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Dr Ferry Juliantono di Lamin Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, pada Sabtu, (24/5/2025).
Didampingi jajaran teknis mulai dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teguh Budi Santoso, Kepala DPMDes Muhammad Basuni, hingga Camat Kombeng Jumran, Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa percepatan pelaksanaan Musdes sangat penting. Apalagi, arahan dari Wamenkop Ferry Juliantono cukup jelas. Seluruh Musdes untuk pembentukan KMP se-Kaltim harus rampung paling lambat 28 Mei 2025.
“Per tanggal 23 Mei, kami sudah melaksanakan Musdes di 35 desa. Hari ini sudah 40. Karena ada arahan dari Wamenkop harus selesai di 28 Mei, maka saya instruksikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten untuk menyampaikan langsung ke seluruh camat, kepala desa, dan lurah agar Musdes dituntaskan paling lambat tanggal 28 Mei,” tegas Bupati Ardiansyah kepada awak media di lokasi acara.
Ia menambahkan, proses pembentukan koperasi tak hanya berhenti pada tahapan musyawarah. Percepatan pengurusan legalitas koperasi juga menjadi perhatian. Untuk itu, ia meminta adanya fasilitasi menyeluruh terkait notaris pembentukan KMP, termasuk komunikasi aktif dengan pihak-pihak notaris yang tersebar di wilayah Kutim dan Kaltim.
“Saya minta ada semacam program akselerasi untuk berkomunikasi dengan para notaris, agar seluruh proses pembentukan koperasi bisa mencapai target,” ujarnya.
Meski sebagian besar desa di Kutim telah memiliki koperasi yang bergerak di sektor kebun atau pertanian, Bupati menekankan perlunya pengembangan koperasi ke bidang usaha lain. Hal ini sejalan dengan arahan Wamenkop, yang menggarisbawahi potensi ekonomi desa di luar sektor tradisional.
“Tadi disampaikan Wamen, kita harus ambil potensi bidang usaha lain yang bisa dikembangkan. Misalnya, koperasi di bidang kesehatan, logistik, atau sektor strategis lainnya,” ujar Ardiansyah.
Dalam sesi dialog yang berlangsung hangat antara Wamenkop dan para kepala desa se-Kaltim, muncul satu pertanyaan yang mencerminkan keresahan sebagian pihak di desa. Jika koperasi tidak berkembang, apa yang kita lakukan?.
Pertanyaan ini mencuat dari fakta bahwa beberapa desa sudah memiliki beragam entitas ekonomi, seperti BUMDes dan koperasi kebun. Namun tak sedikit yang belum mampu berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Di sinilah letak tantangan sekaligus semangat baru KMP.
Bupati Ardiansyah optimistis bahwa pembentukan koperasi baru ini bukan sekadar formalitas. Lebih dari itu, koperasi diharapkan menjadi ujung tombak penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas desa.
“InsyaAllah, semangat kita membangun koperasi ini, memberikan semangat juga untuk meningkatkan koperasi kerakyatan melalui koperasi desa, yang menunjuk kepala desa sebagai pengawasnya,” katanya.
Dengan prinsip kekeluargaan sebagai fondasi, KMP bukan hanya akan menjadi alat produksi atau distribusi barang dan jasa, tetapi juga wadah demokrasi ekonomi di tingkat akar rumput. Langkah cepat Kutim merupakan bagian dari gerakan besar yang tengah digulirkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Satgas Pembentukan KMP. Wakil Menteri Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas KMP, menyampaikan bahwa koperasi menjadi bentuk konkret ekonomi gotong royong yang kini kembali dikukuhkan di desa dan kelurahan.
Ferry menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen pemerintahan desa dalam proses pembentukan hingga pengelolaan koperasi. Dalam pandangannya, revitalisasi koperasi merupakan jembatan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat dan proses pembentukan koperasi yang masih terus berjalan di lapangan, Kutim menjadi salah satu kabupaten yang ikut progresif. Jika seluruh target bisa dicapai, maka langkah ini dapat menjadi preseden positif bagi daerah lain di Kaltim.
“Ini bukan semata proyek pemerintah. Ini gerakan bersama membangun kekuatan ekonomi desa. Kita kembali ke akar, yakni koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat,” pungkas Ardiansyah. (kopi3)
