Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman saat berbincang dengan Wamenkop Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Dr Ferry Juliantono di Samarinda. Foto: Fuji Pro Kutim
SAMARINDA- Pendopo Odah Etam, rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kalyim) di Samarinda, mendadak menjadi titik simpul gerakan ekonomi kerakyatan. Sabtu, (24/5/2025), ruang utama itu penuh oleh kepala daerah, pejabat pusat, kades, lurah se-Kaltim. Mereka tidak datang untuk seremoni biasa. Di sinilah tonggak percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KMP) ditegakkan. Termasuk ratusan kades dan lurah yang mengikuti kegiatan secara daring. Dari Kutim Bupati H Ardiansyah Sulaiman hadir langsung di Samarinda, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim Teguh Budi Santoso, Kepala DPMDes Kutim Muhammad Basuni, Sekretaris Itwil Awang Amir Yusuf, serta Camat Kombeng Jumran.
Deputi Bidang Pangan dari Badan Pangan Nasional, serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan kementerian lainnya turut hadir dalam pertemuan 24 Mei 2025 ini. Semua kompak mendukung percepatan ini sebagai strategi besar pembangunan ekonomi yang adil dan mandiri.
“Jika 80 ribu Koperasi Merah Putih terbentuk, fondasi ekonomi nasional akan sangat kokoh. Kita tidak akan mudah digoyang oleh kebijakan internasional,” ujar Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Dr Ferry Juliantono, dalam pidato pembukaannya.
Kalimat itu tidak mengawang. Ia berbicara dengan data, dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto. Selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Kopdes/kelurahan Merah Putih, dia menjelaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi payung hukum utama pembentukan KMP. Tak tanggung-tanggung, 13 kementerian, 4 lembaga negara, dan seluruh kepala daerah dilibatkan.
“Kenapa harus desa? Karena terlalu lama desa diposisikan sebagai entitas yang tertinggal. Padahal justru di situlah kekuatan ekonomi kerakyatan bisa tumbuh,” jelas Ferry.
KMP bukan sekadar koperasi biasa. Model bisnisnya terintegrasi. Unit usaha yang akan berdiri, kantor koperasi, toko sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, gudang logistik, hingga layanan distribusi pupuk, BBM, dan hasil panen. Bahkan KMP akan mengelola agen bank BNI/BRI link, layanan pos, serta usaha komoditas lokal unggulan. Jenis usaha ini pun fleksibel, menyesuaikan potensi khas tiap desa.
Namun, pembentukan KMP bukan tanpa tantangan. Pertumbuhan koperasi dalam lima tahun terakhir hanya 0,87 persen. Koperasi kalah bersaing dengan BUMN maupun swasta karena keterbatasan infrastruktur distribusi. Petani dan nelayan, misalnya, kerap tidak mampu membawa produk mereka masuk ke pasar luas. Karena itu, dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mutlak diperlukan.
Tahapan besar telah ditetapkan. Launching serentak KMP se-Kaltim dijadwalkan pada 12 Juli 2025. Penerbitan badan hukum koperasi ditarget rampung 30 Juni. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka pada 28 Oktober 2025, Presiden RI dijadwalkan meluncurkan operasional nasional Koperasi Merah Putih.
Anggaran yang disiapkan tidak main-main. Sebanyak Rp250 triliun diproyeksikan akan mengalir ke jaringan koperasi desa dan kelurahan ini. Dana tersebut akan memperkuat sektor produksi, distribusi, dan layanan publik berbasis koperasi.
Sementara itu Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menjelaskan di seluruh Kaltim, musyawarah desa dan kelurahan khusus untuk pembentukan KMP berlangsung nyaris serempak. Data resmi per 23 Mei 2025 mencatat, dari rencana pembentukan 1.038 KMP, sebanyak 93 persen desa dan kelurahan telah melaksanakan sosialisasi. Namun baru 33,1 persen yang mencapai tahap musyawarah, 19,9 persen dalam proses pengesahan notaris, dan hanya 0,6 persen yang sudah terbit Surat Keputusan Qanun Hukum. Seno menegaskan bahwa seluruh desa dan kelurahan harus menyelesaikan musyawarah paling lambat 31 Mei 2025.
“Kami akan kawal. Musdes ini bukan soal program, tapi masa depan,” ucapnya tegas.
Khusus Kutim, kabupaten ini menunjukkan data, dari total 141 KMP yang akan dibentuk, 40 desa telah menyelesaikan musyawarah pada 23 Mei, dan sisanya sebanyak 101 desa dijadwalkan rampung antara 24 hingga 31 Mei. Jika sesuai rencana, maka target rampung pada 28 Mei 2025, sesuai dengan yang dicanangkan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Pertemuan di Pendopo Odah Etam diakhiri dengan peninjauan langsung ke lapangan. Wamen Ferry dan rombongan mendatangi Kelurahan Karanganyar dan Mangkupalas di Samarinda untuk menyaksikan musyawarah serta kesiapan koperasi di level tapak. (kopi3)
