Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat memberikan arahan usai mengukuhkan tiga Pj Kades pemekaran Sangat Utara. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Tiga Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) resmi dilantik di Gedung BPU Sangatta Utara pada Selasa (12/8/2025). Acara pelantikan ini menjadi momentum penting bagi pemekaran desa di wilayah Sangatta Utara, sekaligus menjadi perhatian serius terhadap permasalahan data anak putus sekolah di Kutai Timur (Kutim).
Ketiga Pj Kades yang dilantik adalah Artanti sebagai Pj Kades Persiapan Sangatta Prima, Munawwarah sebagai Pj Kades Persiapan Singa Karta, dan Durrahman sebagai Pj Kades Persiapan Teluk Rawa. Pelantikan ini menandai akhir dari perjuangan panjang tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya pemekaran desa di Sangatta Utara.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perjuangan tersebut.
“Sampailah perjuangan tokoh-tokoh masyarakat soal pemekaran desa di Sangatta Utara. Perjuangan ini tidak mudah. Untuk itu, sesegera mungkin melakukan perbaikan kependudukan,” ujarnya.
Ardiansyah Sulaiman juga meminta kepada para Pj Kades yang baru dilantik untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta para ketua RT dalam melakukan perbaikan administrasi kependudukan. Hal ini penting untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan valid, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan desa.
Selain fokus pada pemekaran desa, Bupati Ardiansyah Sulaiman juga menyoroti permasalahan serius terkait data anak putus sekolah di Kutim. Ia merasa heran mengapa Kuim menjadi daerah dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak di Kaltim, padahal program pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun telah lama diterapkan.
“Sebab, kita sudah lama pendidikan gratis, wajib belajar 12 tahun sudah lebih dulu. Ini saya minta semua Kades, ketua RT untuk melakukan cek lapangan dan validasi. Minta datanya ke Disdikbud dan Disdukcapil,” tegasnya.
Ardiansyah Sulaiman secara khusus meminta para ketua RT untuk melakukan validasi data di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan kasus tetangganya di Gang Sulawesi yang terdata sebagai anak putus sekolah, padahal sudah masuk SMA.
Bupati dua periode di Kutim itu mengakui bahwa data tersebut mencoreng citra Kutim. Oleh karena itu, ia ingin mendapatkan data yang valid mengenai jumlah anak putus sekolah di wilayahnya.
“Seolah-olah program pendidikan gratis ini tidak ada artinya. Saya harapkan Pj Kades yang baru dilantik ini, harus segera melakukan validasi data itu,” imbuhnya.
Dengan pelantikan Pj Kades ini, diharapkan ada percepatan dalam perbaikan administrasi kependudukan dan validasi data anak putus sekolah di Kutim Data yang akurat dan valid akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.(kopi13/kopi3)
