SANGATTA – Sore itu, halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim) dipenuhi suara lantang massa. Spanduk terbentang, suara dari pelantang menggema di halaman “Gedung Putih”, dan wajah-wajah penuh harap menatap ke arah pintu masuk gedung pemerintahan. Sebelum Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman tiba, Wakil Bupati H Mahyunadi lebih dahulu menyapa dan mendengar langsung aspirasi para demonstran yang tergabung dalam gerakan Masyarakat Kutim Menggugat, Selasa (28/10/2025).
Ratusan warga yang datang membawa segudang tuntutan. Intinya, mereka meminta agar sejumlah pejabat daerah dievaluasi karena dinilai gagal menjalankan roda pemerintahan dan tak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mahyunadi, yang berdiri di hadapan massa dengan tenang namun tegas, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan yang tak bisa diabaikan. Baginya, demonstrasi adalah sinyal bahaya bagi pemerintah agar lebih peka terhadap denyut sosial masyarakat.
“Saya menyadari demo ini sangat penting. Masyarakat tidak mungkin berteriak kalau perutnya kenyang. Tidak mungkin bersuara kalau kepentingan dan aspirasinya sudah terakomodir, dan kalau sudah adil. Ini artinya mereka lapar, tidak terakomodir, dan merasa tidak adil,” ujarnya disambut riuh tepuk tangan.
Mantan Ketua DPRD Kutim itu menilai, ada banyak usulan masyarakat yang sebenarnya sudah lengkap, sudah disetujui, bahkan telah mendapat disposisi kepala daerah, namun menguap begitu saja dari daftar anggaran.
“Sudah didisposisi oleh bupati dan wakil bupati, tapi tidak muncul. Justru yang tidak diusulkan masyarakat yang muncul. Usulan warga lengkap, ada tanda tangan kepala desa dan RT, lokasi jelas, tapi saat anggaran keluar malah hilang,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Tak berhenti di situ, Mahyunadi juga membandingkan kondisi keuangan Kutim saat ini dengan masa lalu yang jauh lebih kecil, namun mampu berjalan lebih stabil.
Kepada massa, Mahyunadi menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh aspirasi masyarakat. Tuntutan yang disuarakan akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan pemerintahan, termasuk dalam penempatan pejabat dan penyusunan program kerja ke depan.
“Saya sepakat dengan tuntutan masyarakat. Ini menjadi bahan bagi saya untuk dibawa dalam rapat evaluasi pembangunan, termasuk evaluasi penempatan pejabat. Insyaallah bulan depan sudah mulai gelombang evaluasi,” tuturnya.
Sementara itu, koordinator aksi Arsyil, menegaskan bahwa gerakan ini tidak bermaksud menjatuhkan kepala daerah, tetapi menuntut penataan ulang birokrasi yang dianggap melenceng dari semangat pembangunan pro-rakyat. Ia menyebut nama-nama pejabat yang dinilai tidak menerjemahkan visi kepala daerah.
“Kami percaya kepada Bupati, tapi kami tidak percaya kepada anak buahnya. Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan boikot seluruh Musrenbang di 18 kecamatan,” ujarnya lantang.
Aksi damai itu menghasilkan 13 butir tuntutan yang dibacakan di hadapan pejabat pemerintah, mulai dari evaluasi TAPD dan program anggaran 2025-2026, perbaikan tata kelola dana CSR, keterbukaan proyek pembangunan, hingga penegasan agar DPRD Kutim lebih ketat mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah.
Beberapa saat kemudian, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman tiba di lokasi dan turut mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ia bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi, serta beberapa legislator lainnya menandatangani surat aspirasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama. (*/kopi3)
