SANGATTA – Riak gagasan tentang masa depan pembangunan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengemuka dalam forum perencanaan daerah. Di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (7/4/2026), sebanyak 1.895 usulan pembangunan menjadi bahan perbincangan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027 yang sekaligus menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, memaparkan peta persoalan yang masih membelit pembangunan daerah. Ia menegaskan, pemerintah daerah memusatkan perhatian pada enam isu krusial yang akan menjadi penuntun arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
“Isu-isu ini menjadi dasar kita dalam menentukan prioritas, agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ujarnya.
Bayu, sapaan karib Januar Bayu Irawan, menuturkan, isu pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, penguatan kualitas manusia Kutim menjadi keharusan agar masyarakat mampu berkompetisi di dunia kerja yang semakin dinamis dan menuntut keterampilan adaptif. Persoalan berikutnya adalah angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Kondisi ini, kata dia, memerlukan penanganan yang lebih terarah dan berkesinambungan agar program penanggulangan tidak sekadar bersifat sesaat, melainkan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya alam non-tambang. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan potensi ekonomi lain agar struktur perekonomian daerah menjadi lebih tangguh dan beragam.
Isu keempat menyentuh penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurut Bayu, berupaya mendorong sistem birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan mampu melayani masyarakat dengan standar yang lebih baik.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendasar yang terus mengemuka dalam berbagai usulan masyarakat. Akses jalan, ketersediaan air bersih, hingga konektivitas antarwilayah menjadi aspek yang dianggap vital dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Adapun isu terakhir menyangkut peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah menilai pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan serta menjaga keseimbangan ekosistem agar kemajuan daerah tidak menimbulkan beban ekologis di masa depan.
Menurut Bayu, keenam persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap kebijakan pembangunan, katanya, harus dirancang secara terpadu agar saling menopang dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan tidak bisa parsial. Semua harus saling mendukung agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelas mantan Kabag Hukum Setkab Kutim tersebut.
Melalui forum Musrenbang ini, pemerintah daerah membuka ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan serta masukan yang bersifat konstruktif. Harapannya, arah pembangunan Kutim ke depan dapat dirumuskan secara lebih terukur, realistis, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Di tengah arus perubahan ekonomi dan tantangan pembangunan daerah yang kian kompleks, forum perencanaan seperti Musrenbang menjadi wadah penting untuk merajut gagasan bersama. Dari ruang pertemuan itu, beragam usulan, aspirasi, serta perhitungan kebijakan diolah menjadi peta jalan pembangunan. Sebuah upaya agar Kutim melangkah ke masa depan dengan perencanaan yang matang dan pijakan yang lebih kukuh. (kopi4/kopi3)
