Foto: ist
SAMARINDA – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) perlahan bergerak menuju babak baru. Fasilitas yang selama ini identik dengan penimbangan balita dan layanan kesehatan ibu-anak kini diarahkan menjadi simpul pelayanan masyarakat yang lebih luas. Transformasi itu didorong melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kelembagaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang digelar pada 10-13 Mei 2026 di Samarinda.
Kegiatan ini diikuti para kader dan pengelola Posyandu dari Kecamatan Sandaran. Dalam forum tersebut, peserta memperoleh penguatan kapasitas dari berbagai sektor layanan publik yang berkaitan langsung dengan enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Keenam bidang itu dipandang sebagai fondasi penting dalam mengubah wajah Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan yang lebih tangguh dan berdaya guna. Posyandu tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar, melainkan ruang kolaborasi antarsektor yang berfungsi menopang kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Kutim, Siti Robiah, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa perubahan paradigma Posyandu merupakan amanat kebijakan terbaru pemerintah yang harus diterjemahkan secara nyata di tingkat desa dan kecamatan.
“Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan yang kuat, tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Regulasi yang dimaksud, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, memperluas mandat Posyandu sebagai wahana pelayanan masyarakat lintas sektor. Dalam kerangka itu, Posyandu diharapkan berfungsi sebagai titik temu (nexus-simpul pertemuan berbagai layanan) antara kebutuhan warga dan pelayanan pemerintah.
Dengan model baru tersebut, Posyandu diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan publik di tingkat komunitas. Kader tidak hanya berperan memantau kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi penghubung informasi terkait pendidikan, sanitasi lingkungan, ketahanan sosial, hingga perlindungan masyarakat.
Dalam sesi pemaparan bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa layanan kesehatan di Posyandu kini juga mengalami perluasan sasaran.
“Dengan layanan seluruh siklus kehidupan diharapkan masyarakat akan dapat berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu. Sehingga akan dapat terdeteksi sedini mungkin permasalahan kesehatan yang ada,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa Posyandu kesehatan tidak lagi hanya melayani bayi, balita, dan ibu hamil. Cakupan pelayanan kini meliputi seluruh fase kehidupan. Mulai dari remaja, usia dewasa, hingga kelompok lanjut usia. Pendekatan ini dikenal sebagai pelayanan berbasis siklus kehidupan (life cycle approach). Yakni strategi kesehatan masyarakat yang menempatkan setiap tahap usia sebagai bagian dari kesinambungan pelayanan.
Melalui pendekatan tersebut, deteksi dini terhadap berbagai persoalan kesehatan diharapkan dapat dilakukan lebih awal. Masalah gizi, penyakit tidak menular, hingga isu kesehatan reproduksi remaja dapat dipantau melalui aktivitas Posyandu yang lebih inklusif.
Bimbingan teknis yang berlangsung selama empat hari itu juga menjadi ruang dialog antarsektor. Para narasumber dari berbagai bidang memaparkan peran masing-masing sektor dalam memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat layanan masyarakat. Kolaborasi lintas bidang inilah yang diharapkan melahirkan sinergi kebijakan hingga ke tingkat desa.
Bagi masyarakat di wilayah pesisir seperti Sandaran, penguatan kelembagaan Posyandu memiliki arti penting. Selain sebagai tempat layanan dasar, Posyandu dapat menjadi ruang perjumpaan sosial yang memupuk solidaritas warga. Sebuah fungsi sosial yang dalam khazanah klasik sering disebut sebagai gotong royong komunal (kerja bersama berbasis solidaritas masyarakat).
Transformasi ini menandai ikhtiar pemerintah daerah memperluas jangkauan pelayanan publik hingga lapisan paling bawah. Di tengah dinamika pembangunan daerah, Posyandu diharapkan tetap menjadi simpul kehidupan masyarakat, tempat bertemunya kepedulian, layanan, dan harapan akan kesejahteraan bersama. (kopi3)
