Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam kegiatan Pelantikan Pengurus IKA HIPMA KT 2026-2029. Foto: Alvian Pro Kutim
SANGATTA – Kelestarian hutan mulai memperlihatkan nilai yang melampaui fungsi ekologisnya. Di Kutai Timur (Kutim), upaya mempertahankan tutupan hutan diproyeksikan menghadirkan imbal hasil ekonomi melalui skema insentif karbon. Pemkab Kutim memperkirakan daerah itu akan menerima sekitar Rp35 miliar pada tahun depan dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), sebuah mekanisme pembayaran berbasis kinerja bagi daerah yang berhasil menekan emisi karbon dari sektor kehutanan. Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutim (IKA HIPMA KT) periode 2026-2029 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (30/6/2026).
Acara yang menetapkan Arief Effendi Bolly sebagai Ketua Umum IKA HIPMA KT itu dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmy, Wakil Ketua I DPRD Kutim Sayid Anjas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta alumni HIPMA KT dari berbagai angkatan.
Di hadapan para undangan, Ardiansyah menegaskan bahwa menjaga bentang rimba bukan lagi dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, pelestarian kawasan hutan dapat menjadi sumber nilai tambah yang memberikan manfaat bagi daerah sekaligus masyarakat.
“Saya mendapat data dari FCPF, tahun depan Kutim akan mendapat dana sekitar Rp35 miliar dari hasil emisi karbon. Tertinggi di Kalimantan Timur,” ujar Ardiansyah.
Menurut dia, capaian tersebut menjadi penanda bahwa pembangunan ekonomi tidak harus ditempuh dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Kekayaan alam, katanya, justru dapat dikelola secara arif sehingga menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem.
“Beberapa orang mengatakan sekarang bukan zamannya lagi mengelola sumber daya alam, tetapi harus meningkatkan sumber daya manusia. Saya mengatakan tidak. Sumber daya alam dan sumber daya manusia harus beriringan. Hasilnya harus memberikan kontribusi bagi alam itu sendiri dan bagi penghuninya,” tegasnya.
FCPF sendiri merupakan program yang memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Dengan kata lain, dana tersebut bukan hibah, melainkan penghargaan atas keberhasilan menjaga tutupan hutan sehingga tetap berfungsi sebagai penyerap karbon sekaligus mendukung pengendalian perubahan iklim.
Bagi Ardiansyah, peluang itu memperlihatkan bahwa ekonomi hijau memiliki prospek yang semakin nyata di Kutim. Daerah ini dinilai memiliki modal berupa kawasan hutan yang luas, keragaman hayati, serta kekayaan geologi yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Salah satu potensi yang kini terus didorong ialah kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat. Menurut Ardiansyah, kawasan tersebut sedang memasuki tahap akhir penilaian sebagai Geopark Nasional. Ia menjelaskan, keberadaan geopark bukan hanya menjadi pengakuan terhadap warisan geologi dan jejak sejarah peradaban daerah, melainkan juga membuka ruang bagi pengembangan pariwisata, pendidikan, ekonomi kerakyatan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Ardiansyah turut menyinggung dinamika ekonomi Kutim. Ia mengakui berkurangnya aktivitas sektor pertambangan sebagai dampak penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2025 memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di balik situasi tersebut, ia melihat gejala menguatnya sektor nonpertambangan.
“Kalau sebelumnya migas dan batu bara menguasai hampir 90 persen PDRB, sekarang turun menjadi sekitar 70 persen. Sementara sektor UMKM, pariwisata, usaha rumah tangga, dan sektor mandiri lainnya meningkat dari sekitar 10 persen menjadi 30 persen. Ini menunjukkan masyarakat mulai memberikan kontribusi melalui berbagai sektor ekonomi,” katanya.
Transformasi tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa denyut perekonomian daerah mulai bertumpu pada sumber-sumber pertumbuhan yang lebih beragam. Kendati demikian, ia mengingatkan agar perubahan itu tidak disikapi dengan rasa cepat berpuas diri.
Menurut Ardiansyah, pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan, tetap memerlukan pengawasan serta masukan yang membangun agar setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Kita tidak boleh berbangga-bangga begitu saja. Tetap harus ada kritik terhadap setiap kebijakan, termasuk pengelolaan tambang. Tetapi kritik itu harus disertai solusi,” ujarnya.
Momentum pelantikan IKA HIPMA KT juga dimanfaatkan Ardiansyah untuk mengajak generasi muda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Ia menilai Kutim memerlukan gagasan, daya cipta, serta inovasi dari seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan muda yang akan menentukan arah pembangunan pada masa mendatang.
“Kutim sedang menunggu siapa saja yang ingin membangunnya dengan potensi yang dimiliki. Silakan berkontribusi. Pemerintah siap berkolaborasi dengan siapa pun,” katanya.
Ajakan tersebut disambut Ketua Umum IKA HIPMA KT Arief Effendi Bolly. Ia menegaskan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan daerah melalui penguatan sumber daya manusia.
“IKA HIPMA KT hadir sebagai wadah sekaligus jembatan untuk mengabdi kepada Kutai Timur. Kami ingin membangun rumah besar yang inklusif. Alumni HIPMA KT memiliki sumber daya manusia yang beragam dan siap bekerja bersama membangun Kutim,” ujar Arief.
Ia mengatakan, alumni HIPMA KT berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari akademisi, birokrat, profesional, pelaku usaha, hingga aktivis sosial. Keragaman kompetensi itu akan dihimpun sebagai ikhtiar kolektif untuk mendukung pembangunan Kutim. Selain itu, Arief berharap program pengembangan sumber daya manusia, khususnya beasiswa pendidikan, terus disempurnakan agar tepat sasaran dan mampu melahirkan generasi yang memiliki daya saing serta siap menjadi penggerak pembangunan daerah.
Pelantikan Pengurus Pusat IKA HIPMA KT periode 2026–2029 akhirnya tidak hanya menjadi agenda organisasi. Forum itu menjelma ruang pertemuan antara gagasan mengenai pelestarian lingkungan, transformasi ekonomi, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan ikhtiar membangun Kutim melalui kolaborasi. Di tengah perubahan lanskap pembangunan, pemerintah daerah dan kalangan alumni menegaskan satu arah yang sama. Yakni mengelola kekayaan alam secara bertanggung jawab sembari menumbuhkan kualitas manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih inklusif dan berkelanjutan. (kopi4/kopi3)
