Jalannya Rakor multipihak pembangungan jaringan kelistrikan Kutim. Foto: Miftah/ Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pedesaan. Melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, pemerintah menggelar rapat koordinasi multipihak guna memastikan pembangunan jaringan kelistrikan tahun 2026 berjalan tanpa hambatan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Damar, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Senin (6/7/2026), dihadiri para camat dan kepala desa dari berbagai wilayah di Kutim, perwakilan PT PLN (Persero) ULP Sangatta, UP3 Bontang, dan UP2K Samarinda, serta Perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Hadir pula Perwakilan dari Balai Taman Nasional Kutai, Dinas Perkebunan Kutim, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Tata Ruang.
Rakor dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, didampingi Kepala Bagian SDA Setkab Kutim Deky Hermawan dan Kepala Dinas Perkebunan Arief Nur Wahyuni.
Noviari mengatakan, koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak sebelum pekerjaan fisik dimulai di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program listrik desa tidak hanya bergantung pada kesiapan PLN, tetapi juga dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, hingga perusahaan yang wilayahnya dilintasi jaringan listrik.
“Tahun ini telah ditetapkan sebanyak 31 titik sambungan listrik yang tersebar di delapan kecamatan. Selain itu, ada satu titik tambahan yang telah disetujui untuk Dusun Long Jok, Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing camat dan kepala desa memaparkan kondisi wilayah sekaligus menyampaikan potensi kendala yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik, mulai dari persoalan lahan, akses, hingga perizinan.
Pemkab Kutim, kata Noviari, akan menindaklanjuti setiap persoalan yang teridentifikasi agar tidak menjadi hambatan saat pelaksanaan pekerjaan dimulai.
“Kita ingin seluruh kendala sudah dipetakan sejak awal. Dengan begitu, ketika anggaran turun dan pekerjaan dimulai, tidak ada lagi persoalan di lapangan yang menyebabkan pembangunan terlambat,” tegasnya.
Ia menambahkan, masih terdapat tiga desa yang belum dapat terakomodasi dalam program tahun 2026, yakni Desa Sandaran, Desa Tanjung Mangkaliat, dan Desa Pulau Miang. Ketiganya akan diusulkan kembali pada program tahun 2027.
Menurut Noviari, Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkaliat memerlukan penarikan jaringan dari Kabupaten Berau karena lebih memungkinkan secara teknis, sedangkan Desa Pulau Miang direncanakan memperoleh pasokan listrik melalui sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar cell komunal.
Sementara itu, pihak PLN menekankan pentingnya dukungan pemerintah kecamatan dan desa dalam menyosialisasikan rencana pembangunan jaringan kepada masyarakat. Pengalaman pada tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya kendala berupa penolakan maupun persoalan penebangan pohon di sepanjang jalur jaringan yang menghambat proses penyalaan listrik.
“Kami berharap kejadian-kejadian pada 2025 dapat diminimalisasi di tahun ini. Jaringan sering kali sudah selesai dibangun, tetapi belum bisa dilakukan penyalaan karena masih ada kendala penebangan pohon atau persoalan di jalur yang dilalui. Kami memohon dukungan para camat dan kepala desa untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat agar hambatan tersebut tidak terulang,” ujar Sri Wahyuningsih dari Manager PLN UP3 Bontang.
Dukungan juga disampaikan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit serta perusahaan lain yang wilayah operasionalnya dilintasi jalur jaringan listrik, termasuk Pertamina dan PT Bima Palma Nugraha. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran pembangunan melalui koordinasi dan penyelesaian berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan.
Menutup rapat, Noviari optimistis target pembangunan dapat direalisasikan sesuai jadwal. Menurutnya, kesepakatan dan komitmen seluruh pihak menjadi modal utama agar masyarakat segera menikmati akses listrik yang lebih merata.
“Seluruh pihak sudah sepakat untuk mendukung pembangunan ini. Tadi dari PLN juga telah menyampaikan bahwa begitu anggaran turun, pekerjaan akan segera dilaksanakan di lapangan. Harapan kita, seluruh jaringan dapat terpasang tepat waktu sehingga semakin banyak desa di Kutai Timur yang menikmati layanan listrik yang andal,” pungkasnya.(kopi8/kopi13/kopi3)
