Suasana rapat finalisasi teknis optimalisasi Bandara Uyang Lahai di Desa Miau Baru, Kombeng. Foto: Alvian Pro Kutim
SANGATTA – Upaya meningkatkan konektivitas wilayah pedalaman Kutai Timur (Kutim) memasuki babak baru. Pemkab Kutim bersama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Telen, Kombeng, dan Muara Wahau sepakat membangun semangat gotong royong untuk mendukung rehabilitasi Bandara Uyang Lahai melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) di ruang Arau, Sekretariat Kabupaten, Selasa (8/7/2026)
Kesepakatan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Bupati Ardiansyah Sulaiman, untuk mencari solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses transportasi udara menuju kawasan pedalaman.
Kepala Dinas Perhubungan Kutim, melalui Sekretaris Dinas Masrianto Suriansyah, menjelaskan bahwa pertemuan bersama perusahaan menghasilkan kesepakatan awal mengenai pembagian pembiayaan secara proporsional dan yang menjadi prioritas utama optimalisasi runway Bandara Uyang Lahai.
“Alhamdulillah, hasil rapat hari ini menghasilkan pembagian secara proporsional terhadap pembiayaan rehabilitasiBandara Uyang Lahai. Yang menjadi prioritas adalah peningkatan dan optimalisasi runway,” ujarnya.
Menurut Masrianto, peningkatan landasan pacu dirancang sepanjang 800 meter dengan lebar 30 meter. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan aspek keselamatan dan membuka peluang pelayanan penerbangan yang lebih optimal bagi masyarakat di wilayah pedalaman Kutim.
Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp44,8 miliar. Nilai tersebut masih akan diverifikasi kembali oleh tim teknis dan para insinyur dari masing-masing perusahaan agar perencanaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Hitungan sementara sekitar Rp44,8 miliar. Namun nanti masih akan ditinjau kembali oleh tim engineering dari masing-masing perusahaan,” jelasnya.
Skema pembiayaan akan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah dan skala usaha perusahaan yang beroperasi di tiga kecamatan tersebut. Untuk itu, Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan Bappeda dan Dinas Perkebunan guna melakukan pendataan lebih rinci sebagai dasar pembagian kontribusi.
Lebih lanjut, Masrianto mengungkapkan, respons dunia usaha terhadap rencana tersebut sangat positif. Menurutnya, perusahaan menunjukkan komitmen untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat dan dunia usaha, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan hukum serta mekanisme internal masing-masing perusahaan.
“Alhamdulillah, teman-teman perusahaan sangat antusias untuk membantu mewujudkan Bandara Uyang Lahai yang lebih layak. Semua tentu tetap melalui mekanisme dan aturan yang berlaku di masing-masing perusahaan maupun pemerintah,” katanya.
Setelah proses pendataan dan verifikasi teknis selesai, pemerintah akan menyusun langkah lanjutan menuju pelaksanaan pekerjaan. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik landasan pacu diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan dengan metode pelaksanaan normal.
Keberadaan Bandara Uyang Lahai memiliki arti penting bagi masyarakat di kawasan pedalaman Kutim. Selain mempercepat mobilitas warga, bandara juga menjadi pintu masuk distribusi logistik, mendukung pelayanan kesehatan dan pendidikan, memperlancar aktivitas pemerintahan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah Telen, Kombeng, Muara Wahau, dan sekitarnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui skema TJSL ini menjadi contoh bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu bergantung pada anggaran pemerintah semata. Dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama, pembangunan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat dapat diwujudkan lebih cepat, sekaligus memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kutim.
Respons positif juga datang dari kalangan dunia usaha yang hadir dalam rapat tersebut. Salah satunya PT Dharma Satya Nusantara (DSN) Group yang menyatakan komitmennya untuk mendukung peningkatan Bandara Uyang Lahai melalui skema TJSL, sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di perusahaan.
Perwakilan PT DSN Group, Yusron, mengatakan pembangunan Bandara Uyang Lahai merupakan kepentingan bersama karena manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat serta dunia usaha yang beraktivitas di wilayah pedalaman Kutim.
“Kami menyambut baik rencana ini. Bandara bukan hanya kebutuhan pemerintah, tetapi juga kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Pada prinsipnya DSN siap berkontribusi sesuai mekanisme TJSL perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Harapan kami, dengan bandara yang semakin baik, mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman juga akan semakin berkembang,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Desa Miau Baru, Luis Langet, yang menilai kesepakatan awal tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mendambakan peningkatan fasilitas Bandara Uyang Lahai. Menurutnya, keberadaan bandara yang lebih representatif akan membuka akses transportasi yang lebih cepat sekaligus memperlancar pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi desa-desa serta potensi pengembangan industry pariwisata di kawasan pedalaman.
“Kami tentu sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang mau bersama-sama memikirkan pembangunan bandara ini. Harapan kami, rencana ini bisa segera terwujud sehingga masyarakat Miau Baru dan wilayah sekitar semakin mudah mendapatkan akses transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang usaha,” kata Luis.
Kesepakatan awal antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat tersebut menjadi gambaran bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dapat diwujudkan melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor. Apabila rehabilitasi Bandara Uyang Lahai berjalan sesuai rencana, keberadaannya tidak hanya akan meningkatkan konektivitas wilayah Telen, Kombeng, dan Muara Wahau, tetapi juga memperkuat pemerataan pembangunan serta membuka peluang ekonomi dan wisata yang lebih luas bagi masyarakat pedalaman Kutim.(kopi4)
