Rapat jajaran Forkopimda Kutim terkait isu lingkungan dan pembangunan. Foto: Nasruddin/Pro Kutim
SANGATTA – Menghadapi ancaman musim kemarau akibat fenomena El Nino, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai menyusun langkah mitigasi terpadu untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak yang mungkin terjadi. Tidak hanya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kekeringan, pemerintah juga menyiapkan strategi penanganan konflik manusia dengan satwa liar, khususnya buaya, yang belakangan semakin sering muncul di sejumlah wilayah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Forkopimda yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolres Kutim, Rabu (8/7/2026). Rapat dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, Dandim 0909/KTM Letkol Czi Zaenal Abidin, Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Christina Simanullang, perwakilan Lanal Kutim Rahadian, Kejaksaan Negeri Kutim, serta Kepala Badan Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono.
Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa mitigasi tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi, melainkan harus dimulai sejak dini melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi seluruh pihak.
“Kita melakukan mitigasi persoalan kedatangan El Nino nantinya. Artinya, jika ini betul-betul terjadi, maka beberapa dampak yang timbul harus segera kita siapkan langkah antisipasinya,” ujarnya.
Menurut Ardiansyah, sektor pertanian menjadi perhatian utama karena kekeringan berpotensi menurunkan produktivitas tanaman hortikultura maupun persawahan yang menjadi penopang ketahanan pangan daerah. Selain itu, meningkatnya suhu udara pada musim kemarau juga berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kualitas lingkungan.
Karena itu, pemerintah akan memetakan wilayah-wilayah yang paling rentan terdampak sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Tadi kita brainstorming saja dulu terkait kesiapan tanaman hortikultura, sawah, hingga antisipasi karhutla. Karena memang untuk data riilnya masih perlu kita formulasikan dan dapatkan lagi secara mendetail,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim dijadwalkan memaparkan hasil analisis cuaca berdasarkan data BMKG pada 13 Juli 2026. Paparan tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi, termasuk kesiapan personel, peralatan, dan wilayah prioritas penanganan.
Ardiansyah menjelaskan, hampir seluruh kecamatan di Kutim kini telah memiliki kantor operasional dan armada pemadam kebakaran sehingga respons terhadap potensi karhutla diharapkan semakin cepat. Pemerintah juga akan menerbitkan Surat Edaran Bupati sebagai panduan bagi masyarakat dalam menghadapi musim kemarau, termasuk ajakan menghemat air, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
Selain ancaman El Nino, rapat juga menyoroti persoalan keamanan dan keselamatan masyarakat. Maraknya balapan liar, tindak kriminalitas lingkungan, serta konflik manusia dengan satwa liar menjadi perhatian bersama.
Salah satu isu yang mendapat pembahasan khusus adalah meningkatnya kemunculan buaya di sejumlah kawasan perairan Kutim. Pemerintah daerah menilai penanganan tidak cukup dilakukan secara insidental, tetapi harus melalui solusi jangka panjang yang tetap memperhatikan aspek konservasi.
Untuk itu, kajian pembangunan kawasan penangkaran buaya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mengurangi potensi konflik antara manusia dan satwa tanpa mengabaikan perlindungan terhadap spesies yang dilindungi.
“Kajian terakhirnya ditargetkan selesai tahun ini. Untuk pembangunannya nanti kita serahkan ke pihak investor, dan karena regulasi satwa ini ketat, kita juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Adapun tiga calon lokasinya ada di Muara Bengalon, Pantai Teluk Lombok, dan kawasan Kenyamukan,” jelas Ardiansyah.
Dalam bidang keamanan lingkungan, Bupati juga mengapresiasi inisiatif sejumlah ketua RT yang secara swadaya memasang kamera pengawas (CCTV) di lingkungan permukiman. Menurutnya, partisipasi masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama.
Pemerintah berharap seluruh langkah mitigasi yang sedang disiapkan tidak hanya mampu mengurangi risiko bencana, tetapi juga membangun budaya kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Sebab, menghadapi perubahan iklim dan meningkatnya interaksi manusia dengan satwa liar membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga warga.
Dengan kesiapan yang dibangun sejak dini, Kutim diharapkan mampu menghadapi musim kemarau dengan lebih tangguh, menjaga ketahanan pangan, melindungi kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.(kopi14/kopi13/kopi4)
