Teks foto: Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat mendampingi kunjugan kerja Gubernur Kaltim Rudy Masud di KEK-MBTK
KALIORANG – Hamparan kawasan industri di pesisir Kecamatan Kaliorang kembali menjadi panggung perbincangan ihwal masa depan ekonomi Kutai Timur (Kutim). Di tengah lanskap Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEKMBTK), Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mendampingi kunjungan kerja pada Rabu (25/2/2026). Agenda itu bukan semata seremoni, melainkan penegasan arah, kawasan ini harus menjelma jadi penggerak kemandirian ekonomi daerah.
Mahyunadi menyampaikan, keberadaan KEK MBTK tak boleh berhenti sebagai proyek infrastruktur atau simpul logistik belaka. Ia menekankan, denyut manfaatnya mesti terasa hingga ke desa-desa di sekitar kawasan. Lapangan kerja bagi warga lokal, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta geliat sektor jasa dan niaga menjadi tolok ukur yang ia garis bawahi.
“Manfaatnya harus nyata. Masyarakat mendapat pekerjaan, usaha kecil tumbuh, dan ekonomi bergerak lebih stabil,” ujarnya.
Pernyataan itu mengandung pesan lugas bahwa pembangunan kawasan industri harus berpijak pada kesejahteraan warga. Bagi pemerintah kabupaten, efek berantai ekonomi. Dari tenaga kerja, distribusi barang, hingga jasa pendukung, diharapkan menciptakan perputaran yang ajek dan berkesinambungan.
Di sisi lain, Mahyunadi menyoroti ihwal ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim pada sektor sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Menurutnya, pola tersebut rentan terhadap fluktuasi regulasi nasional maupun dinamika global yang sukar diprediksi.
“Kalau APBD terus bergantung pada SDA ekstraktif, itu bisa mengganggu proses pembangunan karena sangat dipengaruhi kebijakan nasional. Kita perlu sumber ekonomi baru yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merefleksikan kegelisahan lama daerah-daerah penghasil komoditas mentah. Ketika harga pasar bergolak atau kebijakan berubah, stabilitas fiskal pun mudah terombang-ambing. KEK MBTK dipandang sebagai salah satu ikhtiar untuk meretas ketergantungan itu, dengan mengedepankan hilirisasi serta penguatan rantai pasok.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dalam kesempatan yang sama menegaskan posisi strategis kawasan tersebut. Ia menyebut KEK MBTK sebagai pintu gerbang hilirisasi dan logistik di Kaltim. Dukungan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan mampu memangkas ongkos distribusi yang selama ini membebani pelaku usaha, sekaligus mendongkrak daya saing produk daerah di pasar yang lebih luas.
Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi simpul penting dalam mewujudkan cita tersebut. Harapannya, kawasan Maloy tak sekadar menjadi etalase investasi, melainkan pusat pertumbuhan baru yang memperkukuh kemandirian fiskal daerah dan menghadirkan kesejahteraan yang berjangka panjang bagi masyarakat Kutim serta Kaltim pada umumnya.
Di pesisir Kaliorang itu, arah pembangunan tengah dipertaruhkan, apakah kawasan industri akan menjadi angka-angka dalam laporan, atau benar-benar menjelma denyut nadi ekonomi yang hidup di tengah masyarakat. (kopi4/kopi3)
