Bupati saat menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, serta Perjanjian Kerjasama Pemerintah Se Kaltim dengan BPN dan DJP, terkait Optimalisasi Pendapatan serta Penertiban Aset Daerah di Kantor Gubernur Kaltim. (Foto: Imam Sujono Lutfi)
SAMARINDA- Bupati Kutim H Ismunandar ikut menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, serta Perjanjian Kerjasama Pemerintah Se Kaltim dengan BPN dan DJP, terkait Optimalisasi Pendapatan serta Penertiban Aset Daerah. Momen penandatanganan dilakukan oleh Ismu bersama kepala daerah se-Kaltim lainnya saat hadir dalam rapat koordinasi di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda, Rabu (26/6/2019).
Fokus pembahasan dalam rakor sebagai misi mewujudkan komitmen dimaksud adalah optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah 2019-2020. Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor. Orang nomor satu di Pemprov Kaltim tersebut meminta seluruh kepala daerah agar menempatkan program pemberantasan korupsi sebagai prioritas.
“Tindakan pencegahan (korupsi kolusi nepotisme) harus menjadi prioritas. Tentunya tindakan pencegahan yang terintegrasi,” tegas Isran diacara yang turut dihadiri Pimpinan KPK Alexander Marwata, Kajati Kaltim serta Kapolda Kaltim.
Ditemui setelah kegiatan, Bupati Kutim H Ismunandar mengaku mengapresiasi dan sangat mendukung upaya para pihak dalam memerangi korupsi. Khususnya seluruh kepala daerah di Kaltim.
“Pertama kegiatan rakor dan komitmen ini menjadi supervisi dalam upaya pencegahan korupsi. Kedua pemerintah didaerah juga didorong untuk memaksimalkan manajemen aset daerah,” jelasnya.
Terakhir, pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Sehingga langsung maupun tidak meminimalisasi potensi korupsi seluruh wilayah Kaltim. Khusus Pemkab Kutim sendiri, menurut Ismu, sejak ia menjabat sebagai Bupati, sangat berkomitmen memerangi korupsi. Salah satunya dengan pembenahan pengelolaan keuangan serta peningkatan fungsi aparatur pemerintahan. (hms3)
