Bupati Kutim H Ismunandar (tiga dari kiri) saat foto bersama usai mengikuti prosesi sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltim di Samarinda. (Foto: Fuji Humas)
SAMARINDA – Untuk kesekian kalinya, pucuk pimpinan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda berganti. Untuk kali ini BPK RI di Kaltim kali ini beralih dari Ir Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat MM kepada Dadek Nandemar SE MIT ak CA CFE. Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat setelah ini akan menjadi pejabat fungsional di BPK RI di Jakarta.
Serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Kamis (8/8/2019). Momen sertijab ini turut disaksikan Gubernur Kaltim H Isran Noor, unsur Forkopimda Kaltim dan perwakilan BPK RI Pusat. Bupati Kutim H Ismunandar dan seluruh Kepala Daerah se-Kaltim. Unsur pimpinan dan pegawai BPK RI, Ketua DPRD Kutim H Mahyunadi dan Ketua DPRD se-Kaltim, serta para pimpinan dari instansi-instansi vertikal Provinsi Kaltim. Saat hadir Ismu didampingi Seskab H Irawansyah, Kepala BPKAD Suriansyah, Plt Inspektur Wilayah Kutim Jasrin dan beberap staf.
Tampuk pimpinan Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltim kali ini dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 178/K/X-X.3/07/2019, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara disaksikan seluruh undangan.
Gubernur Kaltim H Isran Noor pada kesempatan ini menyampaikan selamat datang kepada pimpinan baru BPK RI di Kaltim dan ucapan terimakasih kepada ketua sebelumnya.
“Jangan pernah melupakan hubungan dengan Kalimantan Timur. Baik formal maupun hubungan lainnya,” pinta Isran yang mantan Bupati Kutim kepada Cornell.
Inti penyampaian sambutan Isran adalah meski ada perubahan kepemimpinan di Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, sinergitas antara BPK Perwakilan Provinsi Kaltim dengan Pemprov Kaltim serta pemerintah daerah lainnya harus terus dilanjutkan. Demi menjaga koordinasi dan sinergi yang baik antara BPK Perwakilan Provinsi Kaltim dengan Pemprov Kaltim dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
“Kerjasama ini perlu ditingkatkan dengan pimpinan (BPK RI di Kaltim) yang baru. Demi meningkatkan pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang lebih baik,” harapnya.
Diluar itu, Isran lebih banyak menjelaskan kontribusi Provinsi Kaltim terhadap kemajuan negara. Termasuk peran semua daerah yang juga cukup signifikan. Namun ternyata infrastruktur di Kaltim masih kategori tertinggal. Konsentrasi pembangunan infrastruktur Indonesia masih terfokus di Jawa, Sumatera dan sekitarnya.
“Semoga saja ibukota Negara segera dipindahkan ke Kalimantan, boleh dimana saja. Kelihatannya dari hasil rapat (di Jakarta), Kaltim sudah 90 persen memenuhi syarat administrasi,” sebutnya.
Auditor Utama BPK RI Dori Santosa diacara yang sama meminta agar Kepala BPK RI di Kaltim yang baru bisa mengawal Kabupaten Mahakan Ulu agar bisa meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.
“Karena dari semua daerah di Kaltim hanya Mahulu yang belum mendapatkan opini WTP. Opini (WTP) bukan hadiah dari BPK, tapi hasil kerja keras (pengelolaan) dari daerah itu sendiri. Dalam mengelola keuangan daerah,” jelasnya.
Terus meningkatkan kelompakan dengan semua pihak. Meneruskan capaian prestasi yang ditoreh pimpinan sebelumnya. Sehingga Kaltim semakin maji dimasa mendatang. Seluruh kepala daerah dipersilahkan berkoordinasi terkait dengan pemeriksaan keuangan daerah. (hms3)
