Kepala Bapenda Kutim Musyaffa bersama awak media di ruang kerjanya. (Foto: Wahyu Humas)
SANGATTA- Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saat ini sudah berada dalam jalur yang benar dalam pencapaian target. Faktanya tahun ini Bapenda mencanangkan target penerimaan pajak sebesar Rp 92,3 milyar, ternyata baru memasuki Oktober 2019, penerimaan pajak yang dikelola Bapenda sudah lebih Rp 91 milyar. Artinya penerimaan pajak Bapenda sudah 98,59 persen.
Namun demikian, progress keseluruhan penerimaan asli daerah (PAD) Kabupaten yang juga berasal dari retribusi ternyata belum dimaksimalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Kutim. Seperti Dinas Perhubungan, baru merealisasikan 79,28 persen, dari target Rp 702 juta baru terealisasi Rp 554 juta. Potensi retribusi dari pengujian kendaraan bermotor, pelayanan pelabuhan, izin trayek.
“Hingga hari ini (7 Oktober 2019), target keseluruhan PAD Kutim Rp 184,5 M dan baru terealisasi Rp 152,5 M atau 82,68 persen. Artinya masih tersisa Rp 31,9 persen,” sebut Kepala Bapenda H Musyaffa.
Dinas Kesehatan dengan target Rp 24 M terealisasi Rp 12 M atau baru 52,03 persen. dari retribusi pelayanan kesehatan, BLUD RSUD Sangkulirang dan dana kafitasi pada FKTP. Dinas PU dari retribusi pemakaian kekayaan daerah (UJI LAB) dengan target Rp 100 juta juga baru terealisasi Rp 76 juta atau 76,15 persen. Potensi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang bisa menghasilkan retribusi dengan target Rp 5 juta, juga belum bisa dimaksimalkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Begitupun Dinas Kelautan dan Perikanan, dari retribusi tempat pelelangan ikan dan izin usaha perikanan masih belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.
Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari retribusi pelayanan pasar dari target Rp 1,05 M sudah terealisasi Rp 1,03 atau 98,84 persen. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dari retribusi penggantian biaya cetak peta target Rp 15 juta, teralisasi Rp 2 juta atau 13,33 persen. Dinas Pertanian dari retribusi Rumah Potong Hewan target Rp 60 juta, realisasinya baru Rp 33,1 juta atau 55,27 persen. Dinas LH dan PDAM dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, target Rp 800 juta realisasi Rp 735 juta atau 91,96 persen. Bagian Keuangan dan Bank Kaltimtara dari jasa giro pemegang kas daerah dan penerimaan lain-lain target Rp 110 juta terealisasi Rp 73 juta atau 66,86 persen. serta RSUD Kudungga yang mengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) target Rp 55 M realisasi Rp 31,4 M atau 57,18 persen.
“Beberapa OPD yang sudah mencapai atau bahkan melampaui target penerimaan yaitu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah (PTSP-PMD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perindsutrian Perdagangan (Disperindag),” sebut Musyaffa.
Dinas PTSP-PMD dari retribusi izin gangguan dan izin mendirikan bangunan dengan target Rp 500 juta, terealisasi Rp 702 juta atau 144,15 persen. BPKAD dari retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa ruang) target Rp 30 juta, terealisasi 30,7 juta atau lebih dari 100 persen. Serta Diskominfo Perstik dari retribusi sewa tempat menara telekomunikasi, dengan target Rp 850 juta terealisasi 100 persen.
Walaupun optimis semua bakal tercapai atau melampaui target, namun tentunya dibutuhkan dukungan nyata dari OPD terkait pengelola retribusi sebagai ujung tombaknya. Sebab jika dalam waktu tiga bulan sebelum tutup tahun, apabila OPD terkait tak meningkatkan kinerja dalam penarikan retribusi, maka tentunya target PAD Kutim bakal meleset. Untuk itulah Kepala Bapenda berharap OPD dapat meningkatkan penerimaan retribusinya masing-masing. (hms3)
