SANGATTA- Persoalan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK), kepada ribuan tenaga kerja (naker) salah satu perusahaan pertambangan di Sangatta yakni PT Thiess Contraktor Indonesia (TCI), mendapat atensi banyak pihak. Termasuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Bahkan masalah yang menyangkut nasib banyak kepala keluarga tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing di DPRD Kutim, Rabu (31/1/2022).
Pertemuan dimaksud dihadiri jajaran legislatif,
Seperti Ketua DPRD H Joni, serta beberapa anggota lainnya. Forum Karyawan, Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, perusahaan, serta perwakilan pekerja yang tergabung dalam Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI terkait berakhirnya kontrak kerja PT TCI dengan PT KPC. Serta pihak-pihak terkait lainnya.
Usai pertemuan, Wabup menegaskan Pemkab Kutim tidak menginginkan adanya PHK secara besar-besaran yang akan dilakukan oleh perusahaan yang diketahui memiliki karyawan Site Sangatta masih aktif sebanyak 2400 orang tersebut.
“Pemerintah pasti tidak mau adanya PHK massal. Karena itu pasti akan berdampak sosial dan banyak yang akan terkena imbas,” tegasnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah, DPRD beserta perusahaan akan kembali menggelar rapat. Guna merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Kalaupun ada pengurangan (naker) paling tidak perusahaan yang akan masuk bisa mengakomodir para pekerja kita yang produktif, yang menerima dampak PHK,” harap Kasmidi yang juga Alumni Sarjana Teknik Pertambangan.
Belum dipastikan berapa naker yang bakal di PHK oleh TCI, namun beberapa waktu lalu perusahaan tersebut telah merumahkan sebanuak 600 naker. Hal itu disebabkan berakhirnya kontrak kerja antara PT KPC dengan PT TCI. Persoalan inilah yang coba diantisipasi oleh Pemkab Kutim dan para pihak lainnya. (kopi6/kopi3)
