Beranda Kutai Timur Pertanggungjawaban Merupakan Siklus Laporan Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Merupakan Siklus Laporan Keuangan Daerah

276 views
0

Tekankan : Upaya meningkatkan profesionalitas atas tanggungjawab pada pelaporan keuangan ditekankan benar-benar oleh Teddy Febrian. (Foto Ronall J Warsa Pro Kutim)

SAMARINDA – Siklus keuangan di daerah salah-satunya ialah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan tidak cukup hanya disitu namun juga menyentuh hingga pemerintahan kecamatan dan desa.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur Teddy Febrian menerangkan, siklus tersebut merupakan perihal wajib dan lumrah. Terlebih untuk laporan keuangan daerah yang menjawab perihal perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan kata lain, sebaik apapun laporan keuangan yang dibuat oleh BPKAD, tanpa dukungan dari OPD dan pihak-pihak terkait. Tentu hal tersebut tidak akan berjalan baik serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

“Bimtek yang dilakukan kali ini, adalah upaya dari BPKAD untuk membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pihak terkait. Baik dalam hal konsultasi serta lain-lainnya. Agar mewujudkan niat hingga visi-misi bersama agar menghasilkan laporan keuangan yang baik,” terang mantan Kepala Bagian Umum Setkab Kutim ini.

Konsolidasi keuangan daerah selama ini dilakukan oleh tiap OPD yang kemudian dikonsultasikan pada pihak BPKAD. Dengan data yang valid dan akurat, maka tersajikan seluruh data pelaporan yang akuntabel. Sehingga seluruh informasi harus tersaji secara lengkap, sesuai dengan prinsip akuntasi.

Simak : Peserta bimtek menyimak pemaparan materi yang diberikan dalam kegiatan yang diikuti oleh ratusan orang tersebut. (Foto Ronall J Warsa Pro Kutim)

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur bahkan pada beberapa waktu lalu, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait belanja yang dilakukan oleh tiap-tiap OPD. Tentu hal itu menjadi sarana untuk OPD, dalam memberikan ruang baik itu informasi hingga data-data.

“Audit atas keuangan diperlukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat. Untuk itu dibutuhkan upaya penyajian laporan yang andal, sehingga sesuai dengan tema bimtek yang dilaksanakan BPKAD Kutim. Yakni strategi menghadapi audit dalam penyusunan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.

Bincang : Nampak Kepala BPKAD Teddy Febrian berbincang dengan Bupati Ardiansyah Sulaiman disela-sela acara bimtek. (Foto Ronall J Warsa Pro Kutim)

Lebih jauh Teddy Febrian mengatakan, ada beberapa OPD yang memiliki nilai aset yang besar. Sehingga dibutuhkan pemahaman untuk menyajikan laporan yang tepat waktu, seperti halnya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Umum Setkab, maupun OPD-OPD lainnya.

“Respon yang cepat dan aktif, dalam penyusunan laporan terutama untuk identifikasi awal penganggaran baik dalam belanja modal maupun barang dan jasa. Mohon maaf saja, karena selama ini banyak ditemukan kesalahan input. Seharusnya belanja dimasukan dalam kode rekening A, malah kemudian masuk ke kode rekening B,” terangnya.

Tentu hal ini berakibat pada kesalahan pelaporan yang cukup signifikan. Untuk itulah BPKAD meminta agar kedepan, dapat bersama-sama melakukan koordinasi agar menghasilkan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar. (kopi5/kopi3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here