Mars : Untuk membangkitkan semangat dalam kegiatan bimtek. Bupati bersama dengan pihak panitia dan seluruh peserta menyanyikan Mars Kutim. (Foto Ronall J Warsa Pro Kutim)
SAMARINDA : Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah memiliki batas-batas waktu yang jelas, tentu hal itu menjadi tolak ukur mengenai apa yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah berlangsung di Hotel Senyiur Samarinda, pada Kamis (22/9/2022). Bupati Ardiansyah Sulaiman berharap agar semua peserta bimtek, mampu mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
“Bimtek yang digelar kali ini merupakan upaya meningkatkan keilmuwan terkait penatausahaan. Jika ada besaran yang menjadi tolak ukur, maka besaran itu harus sesuai dengan yang diberikan. Kata kuncinya ialah laksanakan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” tegas Ardiansyah Sulaiman.
Orang Nomor Satu di Kutim tersebut kemudian mengatakan, persoalan yang seringkali menjadi momok dalam lembaga pemerintahan salah-satu diantaranya persoalan keuangan dan pertanggungjawaban. Ini tidak terjadi hanya untuk pemerintah daerah, tetapi juga pada unsur pemerintahan terkecil yang diberikan tugas penata keuangan menghadapi perihal yang sama.
“Saya meyakini anda sekalian memiliki keahlian dalam perihal pembuatan pelaporan, terlebih mengikuti pelatihan yang digelar BPKAD Kutim. Terlebih memiliki dasar yang kuat, mulai dari sarjana akuntansi, sarjana ekonomi. Namun tak dipungkiri ada yang memiliki keahlian terapan, meskipun bukan sarjana yang disebutkan tadi,” ungkap Bupati.
Peningkatan kapasitas lewat bimtek, selalu dibutuhkan yakni salah-satunya untuk mengimbangi perkembangan ilmu yang terus berkembang pesat, termasuk pula bentuk-bentuk pelaporan. Terlebih dengan updatenya informasi teknologi, yang masuk pula dalam misi Bupati Kutai Timur.
Ditambahkan Kepala BPKAD Kutim Teddy Febrian ada beberapa laporan keuangan maupun aset yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh OPD terkait. Seperti halnya aset-aset tanah milik pemerintah, piutang pajak retribusi, hingga laporan keuangan. Dengan harapan validitas maupun keabsahan laporan terus berjalan pada sesuai waktu, pada tanggal 5 tiap awal bulan.
“Kami mohon agar teman-teman dapat tertib administrasi, sehingga menciptakan suatu cerita indah (laporan yang baik dan benar, red). Tidak hanya untuk saya di BPKAD atau Bupati Ardiansyah Sulaiman, namun untuk Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan”, tutupnya.
Harapan besar atas pelaksanaan bimtek kali ini, agar kedepan Kutim dapat meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun hal tersebut bukanlah tujuan akhir, namun kerjasama antara seluruh OPD terkait untuk mewujudkan misi keempat dari Bupati Ardiansyah Sulaiman. Yakni perwujudan hukum dan teknologi informasi, artinya semua laporan keuangan wajib dipertanggungjawabkan. (kopi5/kopi3)
