Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menandatangani MOU dalam sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Foto: Eben/Pro Kutim
SANGATTA – Kampanye antikorupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab) Kutai Timur (Kutim) Selasa (6/10/2022), dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait upaya membangun zona integritas di lingkungan dinas pelayanan public. Penandatanganan MoU dilakukan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi.
Kesepakatan bersama kali ini bertujuan membangun zona integritas di lingkungan dinas pelayanan publik. Antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), RSUD Kudungga hingga DPM-PTSP. Kegiatan kali ini juga disaksikan langsung perwakilan Kejaksaan Negeri Kutim serta Mabes Polres Kutim.
Bupati Ardiansyah menargetkan Kutim mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Khususnya untuk dinas yang langsung bertemu melayani masyarakat.
“Saya Ardiansyah Sulaiman selaku Bupati Kutim mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan OPD menuju Kutim bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani,” tegas Ardiansyah.
Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi ini menjadi langkah-langkah antisipasi bersama agar terhindar dari korupsi.
Setelah melakukan penandatanganan tersebut, bupati pun mengikuti sosialisasi antikorupsi yang dipresentasikan Kejaksaan Negeri Kutim dan Polres Kutai Timur. Kedua narasumber tersebut menjelaskan bagaimana dan dampak korupsi di hadapan Forkompinda dan seluruh ASN yang hadir
Kegiatan yang digelar secara hybrid, yakni daring dan luring ini juga diisi oleh narasumber dari Kasatgas Pengendalian Gratifikasi Deputi Pencegahan KPK RI Mutiara Karina Rizki Arta, Polres Kutim, Kejari Kutim dan perwakilan BPKP Kaltim Hasoloan Manalu. (kopi12/kopi13/kopi3)
