Suasana Gelar Uji Kompetensi Pimpinan KSP dan USP yang dibuka oleh . Foto: Vian Pro Kutim
SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) merespons kebijakan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Terutama pasal 321 yang mengatur pengalihan pengawasan koperasi simpan pinjam dari Kementerian Koperasi dan UKM ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persiapan menghadapi perubahan tersebut, maka digelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Uji Kompetensi bagi para Manajer dan Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Acara yang berlangsung di Samarinda pada 19-22 September 2024 ini diikuti oleh 30 perwakilan KSP/USP dari seluruh wilayah Kutim.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim Teguh Budi Santoso, menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola koperasi secara profesional dan modern.
“Dengan ujian kompetensi ini, diharapkan seluruh manajer koperasi dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan standar manajerial koperasi yang modern, sehingga pengelolaan koperasi bisa lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika pasar,” ujar Teguh.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Koperasi
Teguh menegaskan bahwa koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang memerlukan penguatan di berbagai aspek, baik dari sisi SDM, manajerial, maupun kelembagaan. Menurutnya, ujian kompetensi ini akan mengasah kemampuan para pengelola koperasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan regulasi yang semakin dinamis.
“Pengelola koperasi harus lincah dan siap beradaptasi dengan perubahan. Ujian ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing koperasi di tengah persaingan pasar yang semakin ketat,” lanjutnya.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk membangun koperasi yang lebih kuat, berdaya saing dan mampu menjadi pilar ekonomi daerah. Pemkab Kutim optimistis bahwa melalui peningkatan kompetensi pengelola koperasi, KSP/USP di wilayah ini akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pemindahan pengawasan koperasi ke OJK sendiri diharapkan membawa tata kelola koperasi yang lebih transparan dan akuntabel. Mengingat koperasi simpan pinjam kini masuk dalam pengawasan lembaga yang berfokus pada sektor jasa keuangan. “Ini akan menjadi babak baru bagi koperasi di Indonesia, khususnya di Kutai Timur, untuk menjadi lebih profesional dan terpercaya,” pungkas Teguh.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Firman Wahyudi, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan manajer koperasi di Kutim memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
“Ini menjadi langkah penting agar koperasi di Kutim bisa dikelola oleh manajer yang profesional dan berkompeten di bidangnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan,” jelas Firman.
Aspek Penilaian Uji Kompetensi
Abdullah Hanif, narasumber dalam kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa uji kompetensi koperasi simpan pinjam mencakup berbagai aspek yang dinilai secara ketat. Penilaian dalam uji kompetensi ini meliputi kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen keuangan. Termasuk pembukuan dan audit.
“Serta pengelolaan Sumber Daya Manusia,” kata Hanif.
Ia menambahkan bahwa kualitas dan kuantitas layanan anggota, pertumbuhan aset, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam evaluasi kompetensi. Ujian dirancang dalam format yang komprehensif.
“Melibatkan ujian tertulis, praktik, dan evaluasi. Setiap aspek yang dinilai berkontribusi terhadap keseluruhan kinerja dan keberlanjutan koperasi simpan pinjam,” tambahnya. (kopi4/kopi3)
