Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengumpulkan perwakilan perangkat daerah (PD) terkait dalam koordinasi penanganan banjir di Kutim. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mengintensifkan koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah (PD) terkait mulai dari BPBD Kutim, Bappeda, BPKAD, Dinsos, DPUPR hingga Dinas Perkim guna mempercepat penanganan dampak banjir Sangatta dan sejumlah kecamatan lain di Kutim serta mitigasi bencana di Ruang Bupati Kutim, Kamis (30/1/2025). Berdasarkan analisa BMKG, curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan berlangsung hingga Maret mendatang, sehingga kesiapsiagaan menjadi prioritas utama.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menekankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera menyusun analisa kebencanaan secara cepat dan tepat. Hal ini penting agar penggunaan dana belanja tidak terduga sesuai dengan kriteria bencana yang telah ditetapkan.
“Kita tidak bisa hanya melihat apakah bencana itu darurat atau tidak, tetapi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, termasuk gangguan akses jalan dan rumah yang terdampak,” ujarnya.
Selain itu, upaya bantuan bagi masyarakat terdampak juga menjadi perhatian utama.
“Dinas Sosial saat ini hanya mampu menyediakan 500 paket bantuan, yang dinilai masih kurang. Oleh karena itu, koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog akan diupayakan guna menambah stok bantuan sembako. Dapur umum yang telah dibentuk oleh masyarakat juga akan terus diperkuat dengan dukungan bahan baku yang lebih optimal,” tegas Bupati.
Dalam rapat koordinasi, BPBD juga melaporkan bahwa sejumlah wilayah telah memiliki stok bantuan dan peralatan seperti perahu untuk evakuasi. Namun, distribusi bantuan dinilai masih kurang merata. Wilayah-wilayah seperti Masabang, Margorukun, Majai, Kilometer 1, dan Kilometer 3 menjadi fokus distribusi karena terdampak cukup parah. Untuk memastikan bantuan lebih terkoordinasi, Dinas Sosial diminta terus siaga dan berperan aktif dalam distribusi logistik.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya pemantauan kondisi banjir melalui alat yang dipasang di beberapa sungai. Data dari alat pemantau ini diharapkan dapat membantu dalam mengambil langkah cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas.
“Jika hujan tinggi di wilayah hulu seperti Benomuda dan Batu Ampar, maka daerah hilir seperti Sangatta harus segera bersiap menghadapi potensi banjir,” tambahnya.
Selain banjir, munculnya buaya di sekitar permukiman warga juga menjadi perhatian serius. Beberapa laporan menyebutkan bahwa buaya telah memasuki jalanan dan menimbulkan keresahan.
“Pemerintah berencana untuk berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) guna membahas kemungkinan pembangunan pusat penangkaran buaya di Muara Bengalon. Namun, kajian lebih mendalam diperlukan mengingat tingginya biaya operasional dan pemeliharaan satwa ini,” urainya.
Untuk jangka panjang, pemerintah akan melakukan analisa infrastruktur pasca-banjir, termasuk peninggian jalan dan perbaikan drainase. Beberapa lokasi seperti Sepaso Induk yang telah dilakukan peninggian jalan 40 centimeter tetap mengalami banjir, sehingga perlu strategi lebih lanjut untuk mitigasi jangka panjang.
Bupati juga mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap ancaman banjir dan serangan buaya.
“Kami terus berupaya maksimal dalam menangani dampak bencana ini, namun masyarakat juga harus berhati-hati dan segera melaporkan kejadian yang berpotensi membahayakan,” tutupnya.(kopi13/kopi3)
